LombokPost – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang ditargetkan mulai awal Desember 2025 hingga kini belum juga memasuki tahap konstruksi fisik.
Sejauh ini, proyek strategis nasional yang dibiayai anggaran Rp 100 miliar tersebut masih tertahan pada proses lelang.
Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB Agung Stiawan menjelaskan, hingga saat ini pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan karena masih berada pada tahap lelang.
Proses lelang tersebut masih berlangsung di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi NTB.
Dia mengakui ada keterlambatan dari rencana awal mulai pembangunan fisiknya. Yaitu karena proses lelang masih berlangsung.
"Sehingga kontrak belum bisa dilaksanakan,” jelas Agung.
Sesuai rencana awal, kontrak pekerjaan ditargetkan mulai berjalan pada awal Desember 2025 dengan masa pengerjaan selama tujuh bulan.
Apabila sesuai jadwal, bangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan rampung pada Juli 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, mengaku hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi pasti terkait waktu dimulainya pembangunan fisik. “Kami juga masih menunggu," katanya.
Apalagi anggaran pembangunannya mencapai Rp 100 miliar. Pekerjaan dengan nominal itu harus ada ketetapan dari pemerintah pusat.
"Informasi terakhir dari satker memang masih proses lelang,” ujarnya.
Fathurrahman menambahkan, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut nantinya akan diverifikasi kembali untuk memastikan kondisi sosial ekonomi calon peserta didik di lapangan.
Namun demikian, hingga saat ini ketentuan teknis penerimaan siswa masih belum ditetapkan. Pihaknya masih menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat.
“Karena sejauh ini belum ada petunjuk lebih lanjut,” kata Fathurrahman.
Sekolah Rakyat di Lombok Utara akan dibangun di atas aset milik Pemerintah Daerah seluas 6,7 hektare.
Lokasinya di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan terintegrasi yang membuka tiga jenjang sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.
Dalam satu kawasan, akan dibangun berbagai fasilitas pendukung seperti asrama, sarana olahraga, tempat ibadah, dapur, kantin, serta fasilitas penunjang lainnya.
Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari penginapan, biaya pendidikan, hingga pakaian sekolah, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. “Seluruh kebutuhan siswa ditanggung,” tutupnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
