LombokPost – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengusulkan kepada pemda membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Satgas ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan pekerja migran asal daerah.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah mengatakan, satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi terkait PMI.
Baik untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai persoalan yang dihadapi calon PMI, PMI, hingga keluarga pekerja migran.
Sebagai bentuk keseriusan terhadap usulan ini, poin tersebut dicantumkan dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan PMI.
"Satgas dibentuk oleh bupati dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari OPD, kepolisian, BP2MI, BPJS, LBH, LSM, hingga pendamping," kata Hakamah.
Satgas nantinya bertugas mengoordinasikan penanganan lintas sektor, melakukan deteksi dini terhadap persoalan PMI, mengelola dan memverifikasi pengaduan, serta mengoordinasikan penanganan kasus.
Termasuk memfasilitasi pemulangan PMI yang menghadapi kondisi khusus.
Selain itu, Satgas melaksanakan koordinasi berkala untuk membahas perkembangan kasus, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan tidak ada persoalan PMI yang terabaikan.
Satgas juga dirancang memiliki pusat koordinasi penanganan kasus sebagai simpul informasi dan layanan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
