
Lombok Post – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggeser paradigma perencanaan pembangunan daerah.
Ke depan, kebijakan pembangunan tidak boleh bertumpu pada asumsi maupun keinginan. Tetapi harus berlandaskan data, riset, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal.
Penegasan itu disampaikan Bupati KLU Najmul Akhyar saat mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama, administrator, pengawas, serta 16 pejabat fungsional perencana, Seniin (16/11).
Momentum pengukuhan tersebut sekaligus menandai perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Perubahan ini merupakan tindak lanjut penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Baca Juga: Pinjaman Tanpa Bunga KLU Terserap 80 Persen
Najmul menegaskan, penambahan unsur riset dan inovasi bukan sekadar perubahan nama kelembagaan. Lebih dari itu, terdapat tuntutan agar kualitas perencanaan pembangunan semakin terukur dan berbasis kajian.
Menurut Najmul, selama ini riset dan inovasi belum ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Padahal, keduanya menjadi instrumen mengukur potensi, sekaligus merumuskan solusi yang tepat.
Dia menilai, besarnya anggaran pembangunan tidak otomatis menjamin keberhasilan suatu program. Daerah juga membutuhkan kemampuan membaca persoalan, mengembangkan potensi, dan melahirkan terobosan baru.
Karena itu, sejumlah persoalan strategis KLU harus dijawab melalui kajian yang komprehensif. Seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian yang belum optimal, hingga belum meratanya dampak ekonomi sektor pariwisata.
Najmul mencontohkan dengan manfaat ekonomi di sektor pariwisata yang harus terus diperluas agar dirasakan masyarakat secara merata. Misalnya dengan penelitian yang mampu memetakan persoalan sekaligus menemukan peluang pengembangan ekonomi baru.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




