LombokPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Dompu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
Kegiatan ini diikuti pejabat dan staf dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Sabtu (30/08).
Bimtek dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra dan menghadirkan narasumber Tenaga Fungsional Ahli Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri Irma Febriyanti, Senior Executive Vice President Bank NTB Syariah Usman, serta Kepala BPKAD Dompu Muhammad Syahroni.
Sekda Gatot menekankan pentingnya adaptasi digital dalam tata kelola keuangan. "Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Dengan adanya SP2D Online berbasis SIPD, proses keuangan daerah diharapkan berjalan lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, ini akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Dompu," katanya.
Kepala BPKAD Dompu Muhammad Syahroni menjelaskan, bimtek ini bukan hanya soal teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga bagian dari perubahan pola pikir aparatur menuju tata kelola keuangan yang lebih profesional, modern, dan berintegritas.
Tenaga Fungsional Ahli Pusdatin Kemendagri Irma Febriyanti menjelaskan, aplikasi SP2D online melalui SIPD akan mengoptimalkan tata kelola keuangan, baik dari sisi efisiensi, akuntabilitas, maupun kepercayaan publik.
Sementara, perwakilan Bank NTB Syariah Usman menegaskan komitmen penuh bank dalam mendukung implementasi SP2D online ini.
"Dalam Bimtek juga langsung dilakukan test operasional pelaksanaan SP2D online melalui SIPD pada beberapa OPD sampel dan telah di sepakati pada tahun 2026 semua OPD sudah menerapkan SP2D online dalam transaksi pengelolaan keuangan di masing-masing OPD," kata Syahroni.
Editor : Jelo Sangaji