LombokPost - Pemandangan tak biasa terjadi di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin (1/9).
Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Ketua DPRD Muttakun terlihat duduk dikelilingi ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD).
Ada juga 26 dewan lain, Kapolres Dompu, Dandim 1614/Dompu, Sekwan, Kaban Kesbangpoldagri, Kasatpol PP, Kepala BPKAD, dan pejabat teras lingkup Pemda Dompu.
Momen ini menjadi puncak ketegangan sekaligus titik temu dalam aksi unjuk rasa yang menuntut penyelesaian berbagai isu, mulai dari tingkat nasional hingga lokal.
Aksi yang berlangsung damai ini sempat diwarnai pembakaran ban bekas. Namun situasi kembali terkendali saat pimpinan daerah turun langsung menemui demonstran.
"Kami ingin Bupati dan semua anggota DPRD keluar, karena ada banyak persoalan yang kami bawa," teriak salah satu orator, Wahyudin.
Dalam aksi tersebut, AMRD membawa sejumlah tuntutan penting. Untuk isu nasional, massa mendesak Ketua DPRD Dompu untuk meneruskan aspirasi mereka kepada pimpinan DPR dan Presiden RI.
Mereka mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan tanpa Skema Omnibus Law; Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pembatalan kenaikan pajak dan tunjangan DPR; dan menuntut reformasi di tubuh Polri dan pencopotan Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sedangkan untuk isu lokal, AMRD menyoroti beberapa persoalan yang langsung menyentuh masyarakat Dompu, yaitu mendesak Pemkab dan DPRD Dompu bertanggung jawab dan memberikan solusi terkait penggusuran pedagang kaki lima; Mendesak Bupati untuk segera melakukan sidak terkait kelangkaan dan kenaikan harga gas elpiji dan pupuk bersubsidi; Mendesak Bupati Dompu untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Petani; Mendesak Bupati dan DPRD Dompu untuk segera mengatasi masalah stunting; terakhir, Mlmenuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBCHT).
Merespons tuntutan tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus menjelaskan, kelangkaan gas elpiji merupakan masalah nasional. Dia menyebutkan, salah satu penyebab kelangkaan di Dompu adalah banyaknya petani bawang yang menggunakan gas elpiji untuk keperluan pertanian.
Dia juga menyampaikan Pemkab Dompu telah bertemu dengan Dirjen ESDM dan akan mendapatkan tambahan kuota gas elpiji sebesar 2,5 persen tahun ini.
"Mudah-mudahan penambahan kuota ini bisa menjawab kelangkaan yang terjadi saat ini," ujar Bambang.
Ketua DPRD Dompu Muttakun berjanji akan segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti semua aspirasi tersebut, termasuk tuntutan pencopotan Kapolri.
"Kami akan berusaha menindaklanjuti dengan segera membuat surat ini ke presiden dan pimpinan DPR RI," tegas Muttakun.
Setelah semua tuntutan tersampaikan dan mendapat respons positif, massa AMRD membubarkan diri secara tertib.
Editor : Jelo Sangaji