LombokPost - Pemprov NTB mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 500 di APBD murni 2025.
Selama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur ( Wagub) Indah Dhamayanti Putri, anggaran BTT mengalami dua kali pergeseran berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditetapkan 28 Mei 2025.
Pergeseran pertama Rp 130 miliar dan pergeseran kedua Rp 210 miliar. Sehingga, anggaran BTT tersisa Rp 160 miliar.
Dari sisa anggaran BTT tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan Rp 3,65 miliar untuk penanganan bencana alam di sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu.
Anggaran itu dialokasikan melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur.
Berdasarkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran tersebut untuk mendukung pemeliharaan darurat akibat banjir, abrasi pantai, longsor, hingga perbaikan badan jalan tergerus.
Baca Juga: Realisasi Belanja Pegawai Naik, tapi Belanja Infrastruktur dan BTT Turun
Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengungkapkan, Kabupaten Dompu memperoleh alokasi sekitar Rp 296,18 juta. "Anggaran itu untuk perbaikan abrasi sungai dan patching (penutupan lubang) di ruas Jalan Sp Kore–Kiwu," katanya, Minggu (28/9).
Kabupaten Bima mendapatkan porsi lebih besar sekitar Rp 3,35 miliar. "Kalau di Bima, ada delapan paket pekerjaan di berbagai ruas jalan strategis," jelasnya.
Ruas Jalan Karumbu–Sape dengan nilai sekitar Rp1,26 miliar. Proyek itu meliputi penanganan longsor bahu jalan, pembangunan box culvert, serta perbaikan jalan amblas.
Baca Juga: Kerugian Bencana Bima Capai Rp 81 Miliar, Pemprov Siapkan Anggaran BTT
Ruas Jalan Sampungu–Bajo senilai Rp 795,95 juta untuk patching jalan rusak berat dan pembangunan box culvert pada titik jalan putus.
Ruas Jalan Kiwu–Sampungu dialokasikan sekitar Rp419,24 juta guna perbaikan badan jalan yang tergerus air.
Selain itu, pekerjaan lain seperti perbaikan jembatan, penanganan abrasi pantai, dan perbaikan longsoran bahu jalan juga masuk dalam daftar, masing-masing dengan alokasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Aminurlah yang akrab disapa Maman ini menilai pemerintah tidak serius menangani dampak bencana, terutama di Kabupaten Bima. “Dampak banjir di Wera dan Ambalawai cukup besar. Saluran irigasi rusak dan dipenuhi sedimentasi. Dam rusak, sawah warga rusak,” tegas mantan anggota DPRD Bima tiga periode ini.
Menurutnya, tanpa perbaikan infrastruktur dasar seperti Dam dan saluran irigasi, petani akan semakin sulit mengelola sawah. “Bagaimana sawah bisa ditanami kalau irigasinya rusak?" sorotnya.
Baca Juga: Jaksa Mulai Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Dana Pokir DPRD Bima Rp 60 Miliar
Mengenai dana BTT Rp 500 miliar lebih, Maman mengatakan, seharusnya diprioritaskan untuk penanganan banjir. “Dari dana BTT itu, gubernur harus alokasikan untuk kepentingan korban terdampak banjir," kata dia.
Sebelumnya, warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang terdampak banjir menjerit. Mereka memblokade jalan raya menggunakan kayu dan batu, Kamis (25/9).
Blokade jalan ini sebagai reaksi kekecewaan terhadap lambannya Pemprov NTB dalam menangani pascabanjir.
Baca Juga: Oknum Polisi di Bima Diduga Bandar Sabu Ditangkap BNN NTB, Ini Jejak Transaksinya!
Salah seorang warga Ahmadi mengaku kecewa karena bantuan rumah layak huni belum terealisasi. Begitu juga dengan saluran irigasi dan fasilitas penting lainnya yang hingga saat ini belum diperbaiki. “Belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” katanya.
Editor : Jelo Sangaji