LombokPost-Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menyoroti makin parahnya kerusakan hutan di wilayah hulu. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada potensi bencana di wilayah bawah.
Dia juga menyinggung lemahnya pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maria Donggomasa terhadap kelestarian hutan di Kota maupun Kabupaten Bima.
“Peran KPH Maria Donggomasa ini lemah. Kita yang akan menanggung akibat dari kerusakan hutan. Karena itu, saya minta camat dan lurah berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memantau aktivitas warga yang membuka lahan baru, terutama di musim hujan,” tegas Rahman, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Sultan Bima XIV Jadi Pahlawan Nasional Membanggakan Masyarakat NTB
Kepala Balai KPH Maria Donggomasa Ahyar menilai pernyataan Wali Kota cukup solutif, karena mengajak seluruh perangkat daerah ikut terlibat dalam pengawasan lapangan.
“Artinya, ada dukungan dari pemerintah daerah. Ini bagus untuk memperkuat pengendalian di lapangan,” kata Ahyar.
Namun, Ahyar menegaskan bencana banjir yang melanda Kota Bima tidak semata disebabkan kerusakan kawasan hutan.
Baca Juga: PARAH! Belum Rampung Dikerjakan, Proyek Jembatan Rp 6,2 Miliar di Bima Sudah Rusak
Dia menyebut, faktor lain yang turut berperan adalah lahan tegalan miring milik masyarakat di wilayah hulu yang kini dalam kondisi gundul.
“Jangan hanya melihat kawasan hutan. Di luar kawasan, ada lahan tegalan miring milik masyarakat yang sangat luas, puluhan ribu hektare, dan kondisinya gundul. Itu juga penyumbang besar potensi banjir,” jelasnya.
Ahyar mengajak Pemkot dan Pemkab Bima duduk bersama mencari solusi untuk menata kembali lahan-lahan tegalan masyarakat tersebut. Sementara itu, pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan yang menjadi kewenangan KPH Maria Donggomasa.
Baca Juga: Kasus Korupsi RSUD Sondosia Bima, Polisi Diminta Ungkap Aliran Uang ke Tiga Tersangka
Dia juga memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya, pemerintah daerah diminta segera membuat regulasi berupa Perbup, Perwali, atau Perda yang mengatur pola pemanfaatan lahan tegalan masyarakat, terutama soal pola tanam.
“Sudah saatnya tidak lagi monokultur jagung. Kalau ada yang tidak patuh terhadap aturan nanti, bisa saja SPPT-nya dicabut,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat pemilik lahan miring diminta membuat teras gulud (kantolo) di lahan masing-masing untuk menahan air hujan agar terserap ke tanah dan tidak menyebabkan erosi maupun banjir.
Langkah lain, kata Ahyar, menanam tanaman keras yang produktif dan bernilai ekonomi sebagai alternatif pengganti jagung.
“Kalau sudah ada regulasi dari pemda, camat, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas bisa menjadi pengawas di lapangan. Sementara kami dari KPH akan fokus menjaga kawasan hutan,” pungkasnya.
Baca Juga: Oknum Dewan Kota Bima Diduga Kelola Aspal Secara Ilegal, Polisi Dalami Unsur Pidana
Diketahui, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota dan Kabupaten Bima, Sabtu malam (8/11), memicu sejumlah wilayah kelurahan terdampak banjir.
Kepala Diskominfotik Kota Bima Muhammad Hasyim mengatakan, BPBD dan Dinas Sosial Kota Bima telah melakukan upaya tanggap darurat sementara, sembari tahap pendataan warga terdampak tengah dilakukan.
Berdasarkan data dari BPBD Kota Bima, sebanyak 616 kepala keluarga (KK) dengan total 2.261 jiwa terdampak. Selain itu, dua rumah warga di Kelurahan Lampe rusak akibat terjangan arus air.
Baca Juga: Kerusakan Hutan di Hulu Kota Bima Makin Parah, Aji Man Ingatkan Ancaman Banjir
Hal itu diperparah akibat tingginya curah hujan di Kecamatan Wawo dan Kecamatan Lambitu sejak sore hingga malam hari.
"Akibatnya, beberapa kelurahan terdampak, meliputi Kelurahan Lampe, kelurahan Oi Mbo, Kelurahan Pane, kelurahan Paruga, kelurahan Dara, serta Kelurahan Manggemaci. Sebanyak 616 warga terdampak atau 2.261 jiwa," sebut Hasyim.
Editor : Jelo Sangaji