LombokPost-Bupati Dompu Bambang Firdaus berencana melakukan wawancara langsung terhadap peserta yang masuk tiga besar pada masing-masing formasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
Terobosan ini diambil sebelum menentukan pejabat definitif yang akan mengisi 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih lowong.
Rencana Bupati Bambang itu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Dompu, Muttakun. Menurutnya, sebagai pengguna akhir (user), bupati memiliki kewenangan untuk mengenal lebih jauh calon pejabat yang nantinya akan membantu menjalankan roda pemerintahan.
“Saya memberikan ruang bagi bupati sebagai user yang memanfaatkan ASN terbaik. Bukannya tidak percaya pada pansel, ini hanya menindaklanjuti hasil pansel. Pak bupati ingin melihat dan berkomunikasi langsung dengan ASN yang lolos tiga besar JPT ini,” kata Muttakun, Kamis (4/6).
Baca Juga: Bupati Dompu Janji Benahi Air Bersih hingga Infrastruktur Jalan
Politisi Partai NasDem itu menilai langkah yang ditempuh Bambang Firdaus merupakan bentuk kreativitas kepala daerah dalam memastikan pejabat yang dipilih. Ini agar pejabat tersebut benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Ini bagus sekali. Pansel kan hanya menyerahkan tiga nama terbaik. Nah, bupati ingin melakukan elaborasi lagi, melihat kompetensi dan performance ketiga orang itu sebelum ditetapkan,” katanya.
Menurut dia, proses pendalaman tersebut juga penting karena terdapat sejumlah peserta yang berasal dari luar lingkup Pemkab Dompu. Karena itu, dibutuhkan komunikasi langsung untuk mengetahui visi, gagasan, serta kemampuan mereka dalam memimpin organisasi perangkat daerah.
“Ada beberapa ASN dari luar Pemkab Dompu yang ikut JPT. Bupati tidak terlibat dalam proses seleksi. Jadi sangat bagus kalau sebagai user beliau ingin bertemu langsung dan menggali lebih jauh kemampuan para peserta,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkes Kucurkan Anggaran Rp 13 Miliar Bangun Puskesmas Madaprama Dompu
Wakil Ketua DPRD Dompu Kurnia Ramadhan juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang ditempuh Bupati Bambang Firdaus untuk melakukan pendalaman terhadap para kandidat yang masuk tiga besar hasil seleksi terbuka JPT Pratama.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam birokrasi, yakni menempatkan seseorang pada jabatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi yang dimiliki, bukan karena faktor kedekatan maupun latar belakang tertentu.
“Ini juga menjadi bagian dari upaya menolak penunjukan berdasarkan koneksi, kekayaan, atau latar belakang sosial, termasuk praktik nepotisme,” ujar Kurnia.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sistem tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti seleksi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
“Tujuan yang lebih jauh adalah mewujudkan keadilan. Artinya, setiap calon pejabat memiliki peluang yang setara untuk maju berdasarkan kerja keras dan kapasitasnya masing-masing,” katanya.
Baca Juga: Dijanjikan Upah Besar, Dua Remaja Asal Dompu Nekat Jadi Kurir Sabu Hampir 1 Kg
Selain itu, kata Kurnia, pendalaman yang dilakukan kepala daerah juga diharapkan dapat melahirkan pejabat yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Pada akhirnya, yang ingin dicapai adalah efisiensi dan profesionalisme. Jabatan-jabatan strategis harus diisi oleh orang yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man in the right place. Karena itu, saya menilai langkah yang dilakukan bupati ini merupakan sesuatu yang positif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan, seluruh tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) sejauh ini telah mencakup aspek akademik, teknis, disiplin ilmu, serta kompetensi birokrasi.
Namun demikian, sebagai kepala daerah yang nantinya akan menggunakan dan bekerja bersama para pejabat tersebut, dirinya merasa perlu mengetahui sisi lain dari masing-masing kandidat. “Saya kan usernya, saya penggunanya. Jadi harus saya tahu (gagasan dan kemampuannya),” kata Bambang, Selasa (2/6).
Bagi dia, keberhasilan seorang pejabat tidak semata ditentukan oleh kemampuan teknis maupun latar belakang akademik. Ada faktor lain yang juga memengaruhi efektivitas kepemimpinan dan kinerja birokrasi.
“Ada hal-hal lain yang mendukung. Nah, mungkin itu tidak sempat oleh tim ini untuk mengetes dan menggali itu,” ujarnya.
Karena itu, dia berencana melakukan pendalaman secara langsung terhadap para kandidat yang masuk tiga besar di masing-masing OPD sebelum menetapkan pejabat definitif.
Diketahui, sebanyak 75 pejabat administrator dan eselon III lingkup Pemkab Dompu mengikuti seleksi terbuka untuk memperebutkan 11 kursi jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong.
Adapun jabatan tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Editor : Jelo Sangaji