LombokPost- Krisis politik dan keamanan di Nepal mencapai puncaknya.
Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9).
Hanya selang beberapa jam dari gelombang bentrokan mematikan antara demonstran dan aparat keamanan yang menewaskan 19 orang.
Pengunduran diri keduanya membuat Nepal kini berada dalam kekosongan kepemimpinan di tengah situasi mencekam.
Militer pun berpotensi mengambil alih pemerintahan.
Panglima Angkatan Darat Nepal, Ashok Raj Sigdel, menyatakan pihaknya akan segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas negara.
Baca Juga: Cerita PNM Membangun Asa Warga Desa Nepal Van Java
Pengepungan Rumah Pejabat
Di saat bersamaan, tragedi menimpa keluarga mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal.
Kediamannya dibakar massa dan sang istri, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia akibat luka bakar yang diderita.
Peristiwa ini menambah daftar korban dalam eskalasi krisis politik Nepal yang terus meluas.
Aksi massa tak hanya menyasar rumah Khanal, tetapi juga kediaman PM KP Sharma Oli, Presiden Poudel, serta mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal "Prachanda".
Massa juga mengepung rumah mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba di Budhanilkantha, Kathmandu.
Semua Bandara Ditutup
Untuk mengantisipasi kerusuhan, pemerintah memberlakukan jam malam sejak Selasa.
Semua bandara ditutup, termasuk Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu, yang kini sepenuhnya dikendalikan militer.
Situasi ini menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Koordinator Residen PBB di Nepal, Hanaa Singer-Hamdy, menegaskan perlunya melindungi warga sipil dan memastikan akses layanan medis tetap tersedia.
“Banyak staf kami menangis karena belum pernah menyaksikan kekerasan seperti ini seumur hidup mereka,” ujarnya.
Singer menambahkan, PBB mendorong semua pihak di Nepal untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di tengah krisis yang sedang berlangsung.
UNJUK RASA BERUJUNG KEKACAUAN
-Kekecewaan terhadap pemerintah
Warga menilai pemerintah gagal mengatasi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang berkepanjangan.
-Korupsi pejabat tinggi
Maraknya dugaan korupsi di kalangan elite politik membuat rakyat kehilangan kepercayaan.
-Krisis ekonomi
Harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja terbatas, dan banyak warga terjerat utang.
-Ketidakpuasan terhadap konstitusi
Sebagian kelompok merasa konstitusi tidak mengakomodasi kepentingan mereka, khususnya soal representasi etnis dan hak minoritas.
-Represi aparat keamanan
Tindakan aparat yang menembaki atau membubarkan massa memicu kemarahan publik.
-Ketidakstabilan politik
Seringnya pergantian perdana menteri dan presiden membuat rakyat menilai negara tidak memiliki arah jelas.
-Tragedi keluarga perdana menteri
Kematian istri perdana menteri saat eskalasi konflik memperburuk situasi dan membuat rakyat makin gusar.
Sumber: Hindustan Times (lyn/mia/gas)
Editor : Kimda Farida