LombokPost--Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara resmi mengecam dan mendesak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghentikan ancamannya mengambil alih wilayah otonom Greenland.
Seruan ini disampaikan menyusul pernyataan Trump dalam wawancara dengan The Atlantic yang menyatakan AS "membutuhkan Greenland untuk pertahanan."
Pernyataan kontroversial itu muncul hanya sehari setelah intervensi militer AS di Venezuela yang berhasil menculik Presiden Nicolas Maduro, memicu kekhawatiran di Denmark bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Greenland.
"Tidak masuk akal sama sekali membicarakan AS perlu mengambil alih Greenland. AS tidak punya hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark," tegas Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dalam pernyataan resminya pada Minggu (4/1/2026).
Ia lebih lanjut mendesak AS menghentikan ancaman terhadap sekutu dekat secara historis dan terhadap bangsa lain yang telah jelas menyatakan diri "tidak dijual."
Dari sisi Greenland, Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen juga menyuarakan penolakan keras.
Baca Juga: UMK Mataram 2026 Tembus Rp 3 Juta, DPRD: Pengusaha Wajib Komit!
Menurutnya, menyamakan Greenland dengan Venezuela dan intervensi militer bukan hanya keliru, tetapi juga tidak menghormati.
Latar Belakang dan Dampak Geopolitik
Ketertarikan Trump terhadap Greenland bukan hal baru.
Sejak menjabat pada 2025, ia berulang kali menyatakan keinginan untuk "membeli" wilayah itu dari Denmark, dengan alasan keamanan nasional, kandungan mineral penting, dan lokasi strategisnya di kawasan Arktik.
Namun, Greenland adalah wilayah otonom di bawah Denmark, yang merupakan anggota NATO.
Ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap salah satu wilayah sekutu aliansi ini berpotensi memicu krisis dalam NATO sendiri.
Baca Juga: Target Retribusi Parkir Mataram 2025 Meleset:l, Realisasi Rp 10 Miliar dari Target Rp 18 Miliar
Mantan Duta Besar AS untuk Denmark memperingatkan, aksi militer terhadap Greenland akan mendorong seluruh aliansi NATO bereaksi.
Dengan intervensi di Venezuela yang belum berakhir dan ancaman terbuka terhadap Greenland, arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump periode kedua dinilai semakin agresif dan ekspansif, menjadikan ketegangan dengan sekutu tradisional sebagai tantangan geopolitik baru.
Editor : Kimda Farida