LombokPost - Dampak perang di kawasan Teluk kian menekan negara-negara ASEAN.
Pemerintah Singapura membentuk komite khusus untuk menjaga ketahanan energi.
Sementara Thailand mulai membatasi perjalanan dinas pejabat demi menghemat konsumsi bahan bakar.
Baca Juga: Bupati Sumbawa Barat Minta ASN Hemat BBM, Pakai Sepeda ke Kantor
Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan tekanan akibat lonjakan harga energi dan gangguan pasokan global akan memukul pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kuartal ke depan.
Inflasi bahkan diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi awal.
“Singapura tidak akan mampu mengisolasi diri sepenuhnya dari krisis ini,” ujarnya, Senin (7/4), seperti dilaporkan The Straits Times.
Baca Juga: BBM Dijamin Aman Hingga Akhir Tahun, Tiket Pesawat Disubsidi Rp 1,3 T Per Bulan
Bantuan Pemerintah
Kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar mulai dirasakan seiring konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, terutama di Selat Hormuz, memperparah tekanan pasokan.
Pemerintah menyiapkan bantuan bagi sektor terdampak, pekerja platform, dan rumah tangga berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Hemat BBM, Pejabat Eselon II Mulai Naik Sepeda Listrik
Untuk meredam dampak, pemerintah membentuk Komite Menteri Krisis Dalam Negeri. Komite ini bertugas memastikan pasokan energi seperti LNG dan diesel tetap aman, termasuk menjaga ketersediaan bahan bakar jet dan bensin.
Kurangi Mobilitas
Sementara itu, di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meminta masyarakat dan sektor swasta mengurangi mobilitas serta konsumsi energi. “Saya meminta seluruh masyarakat bekerja dari rumah, mengurangi penggunaan mobil pribadi, dan menggunakan listrik secara bertanggung jawab,” ujarnya, seperti dikutip The Guardian.
Pemerintah Thailand juga membatasi perjalanan dinas luar negeri pegawai, mendorong penggunaan pakaian ringan tanpa dasi untuk mengurangi pemakaian pendingin ruangan, serta mengendalikan ekspor minyak sawit guna menjaga pasokan dalam negeri.
Di kawasan ASEAN, dampak serupa mulai meluas. Vietnam mendorong kerja dari rumah, sementara Filipina dan Sri Lanka mempertimbangkan pengaturan jam kerja untuk menekan konsumsi energi. (lyn/gas/JPG/r3)
Editor : Redaksi