LombokPost - Iran kembali mempertegas klaim pengaruhnya atas Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan seluruh kapal agar tidak melintasi jalur pelayaran strategis tersebut tanpa izin dari Teheran. Di saat yang sama, pemerintah Iran mulai membahas tata kelola Selat Hormuz bersama negara-negara tetangga.
Peringatan itu disampaikan IRGC pada Kamis (25/6) waktu setempat di tengah perundingan Iran dan Amerika Serikat (AS) mengenai pengaturan permanen Selat Hormuz pascakonflik yang berlangsung lebih dari 100 hari.
"Dengan ini diumumkan bahwa satu-satunya jalur pelayaran yang diizinkan melintasi Selat Hormuz adalah jalur yang diumumkan Republik Islam Iran," demikian pernyataan resmi IRGC.
Kecam Jalur Alternatif
IRGC menegaskan, setiap pelayaran tanpa otorisasi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan berisiko membahayakan keselamatan navigasi. Garda Revolusi juga mengecam munculnya jalur pelayaran alternatif yang diumumkan sejumlah pihak karena dinilai mengabaikan kewenangan Iran di selat tersebut.
Peringatan itu muncul setelah kapal tanker minyak berbendera Liberia, Stoic Warrior, berlayar melalui rute yang berada dekat pesisir Oman. Koridor tersebut disiapkan Oman bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.
Baca Juga: AS Tolak Iran Pungut Tarif di Selat Hormuz, Kesepakatan Damai Washington-Teheran Belum Tercapai
Libatkan Negara Teluk
Di sisi lain, pemerintah Iran memilih membuka jalur diplomasi terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran dan Oman sepakat melanjutkan pembahasan mengenai tata kelola serta layanan maritim di kawasan itu.
Usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, Araghchi menyatakan pembahasan akan melibatkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk. "Kami bertekad melakukannya melalui pembahasan bersama negara-negara tetangga," ujarnya.
Baca Juga: 500 Kapal Antre Lewati Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Iran Sepakat Berdamai
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) kembali menolak gagasan pembatasan maupun pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan jalur tersebut merupakan perairan internasional yang tidak boleh dikendalikan oleh satu negara.
"Tidak ada satu negara pun di dunia yang berhak mengenakan biaya atas penggunaan jalur perairan internasional. Itu tidak akan pernah menjadi syarat yang dapat diterima dalam kesepakatan apa pun," kata Rubio dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Bahrain.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair global dikirim melalui selat sempit yang berada di antara Iran dan Oman. Karena itu, pembahasan mengenai tata kelola kawasan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam negosiasi lanjutan antara Teheran dan Washington. (lyn/gas/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online