LombokPost-Luas lahan pertanian di Lombok Barat (Lobar) turun tiga persen akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, area persawahan yang paling banyak berubah menjadi bangunan terdapat di Kecamatan Labuapi.
Dari hal tersebut, BPS Lobar memprediksi ekonomi dari sektor tersebut akan tumbuh. ”Saya melihat perkembangan investasi perumahan di tahun 2023 ini sekarang sudah cukup masif, sehingga ada kemungkinan akan tumbuh,” jelas Kepala BPS Lobar Lalu Supratna ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/12).
Akan tetapi sejauh ini, BPS belum bisa menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi dari sektor ini. Sebab, baru akan direkap di triwulan pertama tahun 2024 mendatang.
”Pasti, karena kita melihat tahun ini semakin banyak pengembang perumahan. Awal tahun nanti baru bisa diketahui,” jelasnya.
Supratna menyampaikan, pengembangan permukiman akan menggerakkan sektor konstruksi, dan itu menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga indikator pertumbuhan ekonomi terhadap aktivitas pengembang itu, salah satunya bisa dilihat dari sektor konstruksi.
”Bisa dipastikan, jika konstruksi tumbuh, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menikmati pertumbuhan itu. Apakah warga Lombok Barat atau orang luar,” jelasnya.
Data BPS, pertumbuhan ekonomi dari sektor konstruksi di tahun 2022 lalu minus empat persen. Sedangkan tahun ini, meski belum direkap, ada kemungkinan akan tumbuh di atas 5 persen. ”Pertumbuhannya fluktuatif,” kata Supratna.
Pada tahun 2021, perkonomian di sektor konstruksi tercatat tumbuh 6,30. Ini karena di tahun itu banyak muncul perumahan baru, pasca Pandemi Covid-19. Kemudian tahun 2022 terjadi kontraksi.
”2020 pertumbuhan negatif atau destorsi 20 persen. Tumbuh lagi di 2021, dan melambat lagi di tahun 2022,” rincinya.
BPS menghitung pertumbuhan ekonomi dari dua sisi. ”Pertama, produksi atau siapa yang menghasilkan. Kemudian konsumsi, yaitu siapa yang menggunakan,” kata pria asli Desa Penujak, Lombok Tengah itu.
Supratna menjelaskan, di samping mengukur dari sektor konstruksi, pertumbuhan perekonomian dari pengembang perumahan juga bisa mengacu dari sektor transportasi. ”Karena ada pergerakan orang, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Tentu itu akan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Mursidin, salah satu warga Lobar mengatakan, masyarakat mengapresiasi banyaknya pengembang yang tertarik berinvestasi di Lobar. Tetapi di satu sisi, pengembangan perumahan tersebut telah mengancam lahan produktif. ”Mestinya harus bisa diketahui khalayak, seperti apa, bagaimana dan di mana sebenarnya zona yang ditetapkan sebagai lahan dilindungi,” katanya.
Dia berharap pemerintah membentuk peraturan daerah (perda) rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). ”Kalau tidak ada regulasi yang dibarengi dengan ketegasan pemerintah, maka tata ruang kita semakin berantakan keberadaannya,” sorotnya. (bib/r9)
Editor : Kimda Farida