LombokPost-Pembelian tiket secara online penyeberangan laut Pelabuhan Kayangan-Pototano masih dikeluhkan banyak penumpang. Sejumlah permasalahan masih terjadi dalam penerapannya.
Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram Firmansyah menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya, penerapan e-Ticketing ini seharusnya bisa memperlancar arus pergerakan penumpang. Selain itu, juga mengurangi potensi kebocoran lantaran hasil penjualan tiket langsung masuk dalam sistem.
Namun jika kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah dan memperlambat pelayanan, maka itu perlu diatensi serius. Firmansyah menyarankan agar penerapan sistem tiket online ini perlu dikaji kembali. ”Mungkin sistemnya yang diperbaiki. Terlebih saat ini eranya digitalisasi, tapi jangan sampai harus mengganggu distribusi dan waktu penyebrangan,” ujarnya.
Dirinya menyakini, konsep dasar penerapan kebijakan tiket online ini cukup bagus, jika tata kelola atau mekanismenya baik di lapangan. Terpenting, sistem ini sudah melalui uji petik sebelum akhirnya diterapkan.
Namun sayangnya, belakangan ini layanan tiket online ini justru menuai banyak keluhan dan protes. Penumpang menilai layanan tersebut justru menghambat perjalanan mereka lantaran timbulnya antrean panjang. ”Biaya administrasi harusnya sudah tidak ada lagi, karena kalau semuanya sudah masuk e-tol atau elektronik money, saya kira hal-hal itu tidak ada,” sambungnya.
”Kalau itu muncul untuk apa gunanya (e-Ticketing, Red) diterapkan. Kan tujuan awalnya untuk mengurangi kebocoran, pungli dan sebagainya,” imbuhnya.
Jika biaya administrasi terbukti ada, dirinya menyarankan Pemprov NTB membenahi kembali sistem tersebut. Apalagi penambahan biaya administrasi itu dibebankan ke penumpang, dan nilainya relatif cukup tinggi. ”Itu yang perlu dikaji. Dikaji dalam arti kemampuan belanja masyarakat seperti apa makanya sebelum kebijakan digulirkan perlu ada namanya uji petik. Uji di lapangan kira-kira sejauh mana kemampuan belanja masyarakat,” terangnya.
Menurut Firmansyah, Pemprov NTB perlu melakukan kajian kembali terhadap penerapan e-Ticketing di Pelabuhan. Jika tiket berbasis online ini terus dikeluhkan masyarakat, akan berdampak pada aspek pengeluaran lain masyarakat. Misalnya mengurangi belanja untuk menambah biaya transportasi. Berujung berpengaruh terhadap inflasi daerah. ”Karena kita kan daerah kepulauan mau tidak mau menyebrang dan seterusnya. Maka sistem ini harus dibenahi karena tujuannya itu untuk menghasilkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, pungli, kebocoran dan seterusnya,” tandasnya.
Kepala Dishub NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan e-Ticketing penyebarangan. Apalagi gerai-gerai penyedia layanan tersebut mulai menjamur. Pihaknya juga mengancam akan menutup gerai-gerai tersebut apabila ada indikasi peningkatan tambahan biaya admin dari tarif yang sudah dipatok pemerintah.
Soal Ombudsman kita sudah jawab bahwa itu adalah jasa perbankan bukan naikan tarif. Nanti kita minta ASDP itu buat satu saja, biar akuntablenya bisa,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Rury Anjas Andita