LombokPost-Penghentian penyaluran sementara beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak harga di tengah masyarakat. Terlebih, sebentar lagi masyarakat akan dihadapkan dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan.
Saat ini beras SPHP masih ditemukan dijual mitra Bulog di pasar-pasar tradisional. Namun masyarakat mengaku mulai khawatir ketika mendekati Ramadan nantinya. Jika beras SPHP tidak ada lagi di pasar, mereka akan kesulitan menemukan beras dengan harga lebih terjangkau.
“Kalau penyalurannya dihentikan, di mana lagi kita bisa beli beras dengan harga lebih murah. Pasti nanti harga beras bakal naik, apalagi sebentar lagi mau masuk bulan puasa,” ujar Suciyati, warga Kota Mataram yang berbelanja di Pasar Mandalika, Minggu (9/2).
Dirinya berharap pemerintah daerah memiliki solusi terkait persoalan ini. Sehingga ketika menjelang Ramadan nanti, masyarakat tidak merasa tercekik dengan naiknya harga bahan pangan, termasuk beras di pasar. “Karena pasti nanti harga apa-apa (sembako, Red) akan naik, setiap mau puasa kan sering seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB H Abdul Azis mengatakan, upaya pengendalian harga pangan termasuk beras biasanya dilakukan melalui kegiatan pangan murah (GPM). Dalam kegiatan tersebut, pihaknya biasanya menghadirkan beras SPHP Bulog NTB dan PUPM binaan.
“Karena SPHP dihentikan sementara, maka kita akan mengoptimalkan beras dari petani yang saat ini sedang panen dan akan panen raya,” ujarnya.
Dalam kegiatan pasar murah maupun Kios Pangan, Azis menilai masih ada pertimbangan alternatif ketersediaan beras selain SPHP Bulog. Di antaranya dengan mengoptimalkan peran Gabungan Kelompk Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM),Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang pernah menjadi binaan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan RI.
“PUPM, LDPM, dan LUEP ini bisa menjadi pertimbangan sebagai salah satu pemasok beras petani, selama kita GPM sebelumnya juga rutin melibatkan PUPM dan lainnya,” terangnya.
Lebih lanjut, saat ini sudah mulai memasuki musim panen padi di berbagai daerah NTB. Pemerintah terus berupaya mendorong agar petani menjual gabah maupun berasnya langsung ke Bulog. Terlebih saat ini, harga pembelian gabah maupun beras di Bulog sudah menggunakan HPP baru, Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP).
Sebelumnya, Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan, jelang Ramadan nanti akan ada kegiatan pasar rakyat di enam kelurahan. Ada 35 distributor, ritel, sampai UMKM dihadirkan nantinya.
Pihaknya juga telah bersurat ke Bulog NTB terkait beras SPHP. Sebab biasanya selama ini di setiap kegiatan pasar rakyat, pihaknya meminta kuota beras tersebut sebanyak 2 ton. “Nanti kita lihat apakah nanti di pasar rakyat ada tidak beras SPHP, tapi kami juga koordinasi dengan beberapa pelaku usaha juga terkait dengan beras lokal,” terang Nida. (fer/r6)
Editor : Redaksi Lombok Post