Menangapi soal kekhawatiran tersebut, Bank Indonesia NTB mendorong pelaku pariwisata untuk tidak bergantung pada pemerintah, lantaran pada triwulan I biasanya sangat jarang pemerintah daerah maupun pusat melakukan perjalanan dinas, maupun rapat-rapat inti di luar daerah.
Minimnya perjalanan dinas dan rapat-rapat inti tersebut dikarenakan biasanya pemerintah daerah di bulan Januari-Februari, masih khawatir Dana Alokasi Umum (DAU) belum turun.
Bahkan, pemerintah daerah biasanya menyimpan APBD tahun kemarin untuk penggajian selama dua bulan di tahun ini.
“Jadi kalau dibilang mereka Januari-Maret teriak-teriak gara-gara pemerintah saya juga agak bingung sebenarnya. Itu jarang pemerintah melakukan kegiatan di luar kantor di luar kedudukan,” ujar Kepala BI NTB Berry Arifsyah Harahap.
Menurutnya, jika keluhan dimunculkan setelah triwulan III dan IV, itu bisa saja karena pengaruh efisiensi anggaran.
Namun BI NTB memprediksi di triwulan II 2025 nanti pertumbuhan ekonomi NTB masih bagus.
Pihaknya sempat mencoba menerapkan advisory, yakni pemerintah mencoba menjadi front loading penggunaan APBD.
Maksudnya, pemerintah daerah menarikkan atau membelanjakan sebagian besar anggaran di awal tahun anggaran. “Supaya bisa mendorong ekonomi,” ucapnya.
Namun secara siklus, Pemda juga khawatir soal pajaknya jika menggunakan pola front loading.
Sebab itu, pada Januari-Februari rata-rata Pemda menggunakan APBD tahun sebelumnya untuk menyediakan gaji ASN di kabupaten/kota.
Di sisi lain, BI NTB memperkirakan kunjungan wisatawan akan tetap naik. Salah satu yang bisa dibidik adalah wisatawan asing di Bali untuk datang ke NTB.
Sebab jika mengharapkan dari pemerintah, jumlah tamu domestik tidak terlalu banyak dibandingkan wisatawan asing yang ada.
“Tapi saya rasa ada solusi sementara, salah satunya akan ada tanda-tanda kelonggaran efisensi anggaran. Kemarin ibu menteri keuangan itu merelaksasi Rp 40 triliun kalau tidak salah,” tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Tidak hanya hotel penyelenggara MICE, tapi juga pelaku UMKM dan usaha informal lainnya.
“Dampaknya ke mana-mana, bukan hanya hotel,” ujar Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Joka.
Dirinya mengajak semua stakeholder terkait untuk bersama-sama menyuarakan dampak kebijakan tersebut ke pusat.
NTB disebut kehilangan banyak kunjungan wisatawan sebagai dampak efisiensi anggaran.
“Kunjungan wisatawan sekarang baru 10 persen dari tahun lalu, okupansi hotel saja di bawah 50 persen,” katanya. (fer/r6)
Editor : Kimda Farida