Jika dibandingkan dengan Maret 2024, turun 1,13 poin.
“Penurunan ini, meski relatif kecil, justru lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya turun 0,10 persen,” ujar Kepala BPS NTB Wahyudin, Jumat (25/7).
Secara nasional, ada beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya mengalami kenaikan.
Di antaranya, Sumatera Utara dan empat provinsi di Papua.
“Penurunan kemiskinan ini memang tidak besar, tapi lebih baik dibandingkan rata-rata nasional,” sambungnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 654,57 ribu orang.
Jumlah ini menurun 4,03 ribu orang dibandingkan September 2024 dan menurun 54,44 ribu orang dibandingkan Maret 2024.
Menariknya, data BPS NTB menunjukkan penurunan kemiskinan terjadi di desa.
Sedangkan di kota, kemiskinan justru meningkat.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 12,02 persen.
Mengalami kenaikan sebesr 0,38 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,64 persen.
Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2025 sebesar 11,51 persen.
Jumlah ini menurun 0,7 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 12,21 persen.
Dari segi jumlah, penduduk miskin Maret 2025 perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 14,94 ribu orang dari 338,74 ribu orang (September 2024) menjadi 353,68 ribu orang.
Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan menurun 18,97 ribu orang dari 319,86 ribu orang (September 2024) menjadi 300,89 ribu orang.
Menurut Wahyudin, tren ini dipengaruhi peningkatan hasil produksi pertanian.
Khususnya padi dan jagung, yang mencapai lonjakan hingga 55 persen untuk padi dan 48 persen untuk jagung.
“Para petani itu merasa diuntungkan dengan harga yang sudah dinaikkan juga oleh pemerintah,” terangnya.
Pemerintah menaikkan HPP untuk komoditas padi dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 dan jagung Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Kenaikan HPP ini menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan.
Namun di balik pencapaian ini, disparitas kemiskinan antara kota dan desa makin melebar.
Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah.
Meski pun jumlah penduduk miskin menurun, namun kondisi riil masyarakat di lapangan perlu mendapat perhatian lebih dari sekadar angka.
Pemerintah daerah perlu menajamkan kebijakan berbasis wilayah dan sektor ekonomi yang tepat sasaran.
“Bukan hanya jumlah, tapi kedalaman dan keparahan kemiskinan harus menjadi perhatian,” pungkas Wahyudin.
Editor : Siti Aeny Maryam