Imbauan ini disampaikan menyusul masih maraknya temuan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi tanpa izin resmi dan merugikan masyarakat.
Perwakilan BI NTB Alvin Hasani dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) menegaskan pentingnya edukasi akses keuangan aman.
Hal itu sebagai upaya mitigasi risiko penipuan dan penggelapan dana.
"Kami di Bank Indonesia sangat mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran terhadap akses pelayanan keuangan.
Yaitu di mana keuangan itu harus aman, kemudian mudah, dan terjangkau," ujarnya.
Dirinya menyoroti maraknya lembaga keuangan yang tidak berizin.
Bahkan pihak kepolisian sering datang ke BI NTB untuk berkonsultasi. Sekaligus juga mendapatkan informasi terkait banyaknya aduan masyarakat mengenai lembaga-lembaga keuangan yang belum terverifikasi legalitasnya.
"Begitu banyak yang kami temukan," jelasnya.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena berpotensi besar merugikan masyarakat.
Dana yang disimpan pada lembaga yang tidak tepat dapat disalahgunakan, bahkan hilang tanpa jejak.
Selain isu keamanan, BI juga terus mendorong inklusi keuangan, terutama dalam penggunaan layanan digital.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang tepat dinilai sangat penting untuk mencegah kerugian.
"Agar masyarakat itu mulai aware di mana mereka akan menyimpan dana keuangannya yang selama ini telah mereka peroleh," tegasnya.
Perempun berhijab ini menambahkan, peningkatan inklusi keuangan dan transaksi yang terorganisir juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dirinya mendorong untuk menjadikannya agenda permanen yang perlu didukung semua pihak.
Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BPD Bali di Mataram AA Ngurah Aryadiputra menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan inklusi keuangan.
"Untuk itu kita selaku industri jasa keuangan terus berusaha untuk memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat," tegasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam