Tidak tanggung-tanggung, angka pertumbuhan diprediksi terakselerasi kisaran 6,3-7,1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB Hario K Pamungkas membeberkan, optimisme ini didasari oleh tanda-tanda pemulihan yang semakin solid sepanjang 2025.
Penguatan konsumsi rumah tangga dan akselerasi ekspor barang serta jasa menjadi motor utama penggerak ekonomi.
“Pemulihan ekonomi NTB terus berlanjut. Kita melihat ketahanan yang luar biasa,” ujar Hario.
Berdasarkan data BI, ekonomi NTB pada triwulan III 2025 telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,82 persen.
Capaian ini menjadi titik balik setelah sempat mengalami kontraksi pada tiga triwulan sebelumnya.
Penguatan ini tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif. Sektor non-tambang justru menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan mencapai 7,86 persen.
Hal ini dipicu oleh geliat sektor perdagangan, pertanian, serta mulainya komersialisasi emas granula di sektor industri pengolahan.
“Stabilitas sistem keuangan daerah juga sangat solid. Pertumbuhan kredit perbankan tahunan mencapai 26,56 persen, dengan kualitas kredit yang sangat terjaga atau NPL di bawah 2 persen,” imbuhnya.
Dari sisi inflasi, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbukti ampuh. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan NTB terjaga di angka 2,96 persen, tetap berada dalam rentang sasaran nasional.
Di 2026, BI telah merumuskan sejumlah arah kebijakan utama untuk menjaga momentum pertumbuhan. Di antaranya, menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong transformasi sektor riil dan padat karya.
Kemudian mempercepat optimalisasi belanja daerah. Menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Akselerasi adopsi teknologi digital di seluruh lini keuangan.
Ekonom NTB Iwan Harsono menilai Bumi Gora kini tengah berada pada jalur transisi struktural yang tepat.
Menurutnya, relaksasi ekspor konsentrat oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada akhir 2025 menjadi bantalan jangka pendek yang penting.
Iwan juga mengapresiasi langkah strategis Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam menjalin komunikasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Namun, ia mengingatkan ketergantungan pada tambang harus perlahan digeser ke arah industrialisasi yang lebih matang.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat konektivitas port-to-port Lembar–Kayangan demi menekan biaya logistik. Selain itu, Program Desa Berdaya harus menjadi mitra strategis agar desa menjadi pusat produksi dan pariwisata berbasis komunitas,” jelas Iwan.
Editor : Kimda Farida