LombokPost – Sektor perhotelan di NTB tengah menghadapi tantangan berat. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berimbas pada pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seminar.
Hal itu memukul telak performa hotel berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di NTB.
Pembina Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra menjelaskan, dampak efisiensi anggaran di berbagai kementerian sangat terasa pada tahun 2025.
Penurunan tingkat hunian dan pendapatan hotel diklaim mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan.
"Bagi hotel-hotel di Mataram yang menggantungkan penerimaannya dari MICE, penurunan pendapatan mencapai 20-30 persen," ujar Lanang, Kamis (12/2).
Ia menjelaskan, jika hanya mengandalkan tamu individu yang menginap, okupansi hotel di Mataram sulit untuk menembus angka di atas 30 persen.
Kondisi ini menjadi sinyal merah bagi pengusaha perhotelan, mengingat beban operasional yang tak sedikit.
"Tantangannya berlapis. Di satu sisi pendapatan turun karena MICE lesu, di sisi lain pengeluaran membengkak akibat kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) dan tekanan inflasi harga barang. Ini yang sedang dikeluhkan rata-rata anggota PHRI," bebernya.
Selain faktor eksternal berupa efisiensi anggaran pusat, Dia juga menyoroti kelemahan internal pariwisata di Kota Mataram.
Sempat ada tren limpahan wisatawan dari Bali pada 2025 akibat masalah kemacetan dan sampah di Pulau Dewata. Namun hal itu tidak serta merta meningkatkan lama menginap (length of stay) di Mataram.
Penyebabnya klasik, Kota Mataram minim atraksi budaya dan pagelaran seni yang rutin. Wisatawan cenderung hanya menjadikan Mataram sebagai tempat transit singkat.
"Wisatawan datang semalam dua malam lalu sudah, karena objek yang dikunjungi itu-itu saja. Wisata budaya ini yang harus kita dorong agar wisatawan punya alasan untuk tinggal lebih lama," tegasnya.
Menghadapi situasi yang tak menentu, PHRI kini mulai memutar otak, melirik pasar non pemerintah untuk bertahan hidup.
"Misalnya asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka punya agenda simposium dan temu ilmiah rutin dengan peserta ribuan dan dukungan sponsor yang kuat. Selain itu, kami juga menyasar kegiatan dari NGO atau bantuan luar negeri," jelasnya.
Lesunya bisnis perhotelan ini pun diprediksi akan berdampak domino pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Editor : Marthadi