LombokPost – Gonjang ganjing geopolitik hingga efisiensi anggaran memberikan tekanan besar pada industri perhotelan dan restoran di NTB.
Hal tersebut memicu penurunan signifikan pada tingkat hunian (okupansi) hotel di berbagai kawasan wisata unggulan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ketut Wolini mengatakan, rata-rata okupansi hotel saat ini hanya berkisar di angka 50 persen.
Persentase ini berbanding jauh dengan periode sama tahun lalu yang mampu mencapai di atas 70 persen.
Baca Juga: Dapur D’Rice, Nasi Puyung Viral Porsi Kuli di Mataram
Penurunan hunian ini tidak merata di seluruh wilayah. Namun beberapa destinasi utama mencatat angka yang memprihatinkan.
Di Senggigi dan Kota Mataram, okupansi hanya menyentuh angka sekitar 40 persen. Kawasan Mandalika mencapai 60 persen karena didorong oleh adanya kegiatan atau event tertentu. Sementara kawasan Gili mengalami dampak serupa, meski tidak sebesar wilayah lainnya.
Menurut Wolini, isu geopolitik internasional memicu kenaikan harga tiket penerbangan luar negeri yang cukup tinggi.
Hal ini membuat minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia termasuk NTB, menurun karena biaya perjalanan yang mahal serta keharusan transit di beberapa negara.
Baca Juga: Pecinta Drakor Merapat! Ini 7 Drama Korea Terbaru yang Siap Tayang Mei 2026
“Selain itu, penurunan kunjungan wisatawan domestik akibat kondisi ekonomi yang belum stabil turut memperparah tekanan terhadap sektor perhotelan,” terangnya.
Kondisi hunian di angka 50 persen dinilai sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan bisnis. PHRI memperingatkan jika situasi ini terus berlanjut, efisiensi operasional dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja.
“Seperti kebijakan tidak memperpanjang kontrak karyawan, sudah mulai terlihat saat ini,” katanya.
Meskipun sebagian besar hotel masih berupaya bertahan dengan operasional terbatas. Sejauh ini, belum ada laporan mengenai penjualan aset hotel karena para pelaku usaha kini menjalankan bisnis secara sangat hati-hati.
Baca Juga: Beras SPHP Jadi Penyelamat Dompet Masyarakat Kecil, Bulog Pastikan Stok Aman Sepanjang Tahun
Strategi menawarkan promo menarik tanpa menaikkan harga pun belum mampu mendongkrak okupansi secara signifikan karena minimnya jumlah kunjungan wisatawan.
PHRI NTB mendesak pemerintah untuk lebih aktif menjemput dan menghadirkan kegiatan berskala nasional maupun internasional ke daerah.
Sinergi pemerintah dan industri dianggap sebagai kunci utama untuk memulihkan pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian NTB.
"Kami berharap pemerintah bisa menjemput kegiatan-kegiatan besar agar bisa dilaksanakan di NTB. Semua pihak harus bergerak, jangan menyerah dengan situasi ini," tegas Wolini.
Baca Juga: Ambisi Gila Viktor Gyokeres: Bawa Arsenal ke Final Liga Champions Setelah 20 Tahun Menunggu!
Sementara itu, Kepala BPS NTB Wahyudin membeberkan, TPK (Tingkat Penghunian Kamar) Hotel Bintang pada Maret 2026 tercatat sebesar 31,26 persen, turun 0,52 poin dibandingkan Februari 2026.
TPK Hotel Nonbintang berada di angka 20,84 persen, naik tipis 0,84 poin dibandingkan bulan sebelumnya.
Sebanyak 87.816 orang menginap di hotel bintang atau 65,72 persen merupakan tamu domestik dan 34,28 persen asing. Sebanyak 110.249 orang menginap di hotel nonbintang atau 63,66 persen tamu domestik dan 36,34 persen asing.
Jumlah wisman melalui BIZAM pada Maret 2026 naik 24,72 persen atau 6.428 orang. Sementara wisnus (wisatawan nusantara) tercatat sebanyak 1,39 juta orang atau naik 34,64 persen dibandingkan Februari 2026.
“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang tercatat 1,90 hari dan hotel nonbintang 1,63 hari,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa