LombokPost – Kalangan dunia usaha dan pelaku industri di NTB diharap berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Hajat besar sepuluh tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) ini dinilai menjadi instrumen krusial bagi lahirnya kebijakan yang pro-pasar, serta peta jalan (roadmap) penguatan UMKM lokal.
Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, proses seleksi petugas sensus telah bergulir ketat sejak pertengahan Mei. Tahap pertama selesai pada 21-22 Mei dan pengumuman kelulusan sudah dilakukan.
Baca Juga: BI NTB Genjot Investasi Energi Hijau dan Sektor Riil
“Kemudian dibuka lagi tahap berikutnya hingga 24 Mei kemarin, dilanjutkan uji kompetensi dan wawancara. Pengumuman hasil seleksi lanjutan sendiri dijadwalkan rampung pada 28 Mei mendatang,” ujar Wahyudin, Senin (25/5).
Berbeda dengan sensus edisi satu dekade lalu, SE2026 membawa lompatan besar dalam metode pencacahan objek di lapangan.
Mengingat lanskap bisnis digital yang berkembang masif pascapandemi, BPS kini menerapkan sistem penyisiran door to door menyeluruh tanpa pembagian klaster konsentrasi wilayah.
Baca Juga: BPJPH Pacu Sertifikasi Halal Gratis UMKM di NTB
“Perkembangan usaha online saat ini mayoritas digerakkan langsung dari rumah tinggal. Karakteristik ini membuat petugas wajib mendata langsung ke lapangan agar tidak ada aktivitas ekonomi digital masyarakat yang terlewat,” kata Wahyudin.
Nantinya, instrumen kuesioner SE2026 akan merekam peta data korporasi dan usaha rakyat secara komprehensif.
Dimulai dari aspek identitas dan karakteristik yang mencakup legalitas formal, corak dominan aktivitas, hingga status kepemilikan usaha.
Baca Juga: Gandeng Markoding, IBM, dan Yayasan Dian Sastro, Dikpora NTB Geber Beasiswa AI 2026 untuk Perempuan
Selain itu, kuesioner ini juga akan memotret bagian manajemen operasional secara mendalam. Meliputi tata kelola keuangan, persentase serapan tenaga kerja lokal, hingga model pengelolaan bisnis yang diterapkan sehari-hari.
Seluruh data tersebut kemudian dilengkapi dengan pemetaan kondisi finansial. Berfokus pada struktur pendapatan dan kondisi ekonomi rumah tangga dari para pengelola usaha tersebut.
Sesuai linimasa resmi, pengisian kuesioner secara daring (online) khusus bagi pelaku Usaha Menengah dan Besar (UMB) dijadwalkan berakhir pada 31 Mei 2026.
Sementara itu, gelombang pendataan fisik ke lapangan dilakukan sepanjang Juni hingga Agustus 2026.
BPS mengimbau seluruh direksi korporasi, pemilik gerai ritel, hingga pelaku bisnis e-commerce rumahan di NTB memberikan jawaban yang jujur dan terbuka, demi masa depan iklim usaha yang lebih sehat.
Perwakilan Kadin NTB Hasmudin menegaskan, potret ekonomi yang valid adalah modal utama bagi dunia usaha. Terutama untuk membaca peluang pasar baru dan memetakan daya saing daerah di kancah nasional.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas bagi lahirnya kebijakan daerah yang pro-bisnis sekaligus mendorong jutaan UMKM NTB naik kelas,” pungkasnya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Smartphone Kamera Terbaik 2026, Fitur Zoom dan Night Mode Kian 'Gila' Dekati Spek DSLR
Editor : Akbar Sirinawa