LombokPost – Perum DAMRI cabang Mataram ikut terlibat menyukseskan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.
Meski begitu, Perum DAMRI Cabang Mataram menjamin event tersebut tidak akan mengorbankan layanan angkutan reguler masyarakat.
Komitmen korporasi pelat merah ini menjadi pembuktian kematangan manajemen risiko logistik. DAMRI memang mengemban tugas sebagai penyedia eksklusif shuttle bus untuk memobilisasi ribuan atlet dan panitia sepanjang 14 hingga 26 Juli 2026.
Namun operasional bisnis harian dipastikan tetap normal tanpa ada pemangkasan jadwal rute publik.
Baca Juga: Mitsubishi Luncurkan New Xforce Hybrid Electric Vehicle, Dirakit Langsung di Indonesia
General Manager Perum DAMRI Cabang Mataram Zuryani menegaskan, kunci keberhasilan menjaga keseimbangan ini terletak pada kesiapan pasokan sumber daya manusia (SDM) internal perusahaan.
DAMRI tidak sekadar membagi tugas sopir yang ada, melainkan menerjunkan barisan pengemudi cadangan yang telah tersertifikasi.
"Kami memiliki ketersediaan pengemudi yang sangat memadai,” ujarnya.
“Operasional penugasan khusus Porprov ini kami garansi tidak akan mengganggu atau mengurangi frekuensi pelayanan reguler untuk masyarakat umum. Hak mobilitas publik tetap menjadi prioritas utama kami," sambungnya.
Baca Juga: Laras Ajeng Pecahkan Dua Rekor Baru di Porprov XII NTB 2026
Memitigasi risiko kecelakaan kerja, manajemen DAMRI Mataram menerapkan pembatasan jam kerja dan pemeriksaan kelayakan kerja secara berkala. “Baik pengemudi utama maupun cadangan,” tegasnya.
Langkah ini diperkuat dengan penguncian jadwal yang ketat. Sejak 13 Juli 2026, DAMRI telah meminta jadwal pertandingan lebih awal.
Dengan data tersebut, pergerakan shuttle bus di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat terpetakan. Mulai dari penginapan menuju venue cabor tanpa ada tumpang tindih dengan operasional bus reguler.
Zuryani juga mempertegas batasan operasional demi menjaga efisiensi armada komersialnya. DAMRI hanya bertanggung jawab pada mobilisasi lokal dari hotel menuju tempat lomba bolak-balik.
Pihaknya tidak melayani penjemputan kontingen antar-kabupaten/kota menuju Mataram.
Pembatasan ini krusial agar armada tidak tercecer keluar dari jalur pengawasan logistik utama. Meski begitu, pihaknya terus membuka komunikasi dengan pihak penyelenggara di Pulau Sumbawa.
Terutama terkait pemetaan kebutuhan interkoneksi transportasi serupa bagi cabor yang digelar di wilayah timur NTB.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Dukung Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Layanan AHU, Perkuat Karier ASN
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post