LombokPost – Fenomena antrean mengular kendaraan yang berburu BBM bersubsidi di sejumlah SPBU NTB terjadi sepekan terakhir.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan, stok Pertalite dan Solar di NTB saat ini sangat aman. Munculnya antrean panjang kendaraan di SPBU diklaim murni disebabkan faktor sosiologis.
"Kami luruskan kembali, adanya antrean panjang bukan berarti pasokan di tangki timbun kami kosong,” tegasnya.
“Berdasarkan pemantauan pola konsumsi, lonjakan drastis itu terjadi karena perilaku konsumen yang terbiasa menyerbu SPBU pada waktu sore hari selepas pulang kerja hingga malam hari," jelas Ahad.
Baca Juga: Libur Sekolah dan Sport Tourism Dongkrak Pergerakan Trafik Penumpang dan Penerbangan di BIZAM
Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum mengatakan, para sopir di lapangan kini didera kecemasan tinggi. Hal itu lantaran sering mendapati pasokan solar subsidi habis menjelang waktu Magrib.
Ketika indikator di pompa pengisian menunjukkan warna merah alias habis, para pengemudi terpaksa beralih membeli BBM nonsubsidi dengan harga berlipat agar armada mereka tetap dapat beroperasi.
"Kondisi ini sangat memukul dan menekan biaya operasional. Jika subsidi tidak dikawal dengan ketat, anggota kami bisa gulung tikar,” katanya.
“Kami melihat antrean panjang ini bukan sekadar persoalan teknis peak hour, melainkan sinyal gangguan distribusi yang jika dibiarkan bisa memicu kekacauan logistik di lapangan," sambungnya.
Baca Juga: DAMRI Jamin Rute Angkutan Publik Tetap Normal Selama Penyelenggaraan Porprov NTB 2026
Selain menuntut transparansi pasokan, Organda NTB secara tegas menolak wacana penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti di Pulau Jawa. Seperti pembatasan 200 liter untuk bus besar.
Kebijakan tersebut dinilai tidak rasional karena tidak memperhitungkan karakteristik geografis NTB yang memiliki jarak tempuh antarkota sangat jauh.
Jalur transit logistik seperti rute Mataram-Bima pulang-pergi membutuhkan volume solar yang jauh lebih besar dari ambang batas tersebut.
Jika aturan itu dipaksakan, urat nadi transportasi logistik dan distribusi barang di NTB dipastikan lumpuh total.
“Kalau tarif kami naikkan, masyarakat pasti keberatan. Tapi jika subsidi tidak dikawal dengan benar, anggota kami yang akan terpukul,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post