LombokPost--Pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan bagi pembangkit listrik dan industri. Juga meningkatkan utilisasi manufaktur yang saat ini baru sekitar 70 persen.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengurangan ekspor gas pipa ke Singapura mencapai 31 billion British thermal units per day (BBTUD).
Volume tersebut sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura yang mencapai 409,55 BBTUD.
Bahlil menyebut pengurangan pasokan dilakukan karena pemeliharaan fasilitas produksi serta meningkatnya kebutuhan domestik.
Dia menegaskan, penyesuaian tersebut masih berada dalam batas kontrak yang berlaku.
”31 BBTUD yang kita potong itu masih dalam batas kontrak minimum,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10).
Bahlil memastikan, Indonesia mematuhi kontrak yang ada. Selain itu, dia menyinggung negara lain yang belakangan mengolok-ngolok Indonesia.
Baca Juga: Lahan Bukit Mandalika Terbakar, Damkartan Lombok Tengah Berhasil Padamkan Api
Meski begitu, Bahlil tidak menyampaikan secara pasti apakah pengurangan gas ke Singapura juga didasari karena salah satunya sentimen antarnegara tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan bahwa Singapura akan mengambil langkah untuk melindungi hak dan kepentingan kami sesuai dengan kontrak yang berlaku.
Ada pula rencana untuk membangun terminal gas alam cair dan mengkaji potensi pemanfaatan energi nuklir untuk penyediaan listrik.
Kebutuhan Dalam Negeri
Menurut Bahlil, kebutuhan gas dalam negeri harus diprioritaskan, terutama untuk pembangkit listrik dan industri yang memerlukan gas sebagai bahan baku maupun sumber energi.
Pemerintah juga tetap mempertimbangkan komitmen kontrak dengan negara mitra.
”Karena industri kalau tidak kita suplai, bagaimana bisa punya bahan baku dan meningkatkan nilai tambah?” ujar pejabat yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyambut penambahan alokasi gas untuk sektor manufaktur.
Baca Juga: Ini Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi Bagi Pekerja Korban PHK
Menurut dia, ketersediaan bahan baku dan energi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi industri nasional.
Saat ini, utilisasi sektor industri berada di kisaran 70 persen. Pemerintah berharap tingkat pemanfaatan kapasitas tersebut meningkat menjadi 80-85 persen agar kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja semakin besar.
”Kami harapkan utilisasi sektor industri itu bisa mencapai 80 bahkan 85 persen,” kata Sarmuji.
Dia menjelaskan, gas memiliki peran penting bagi sejumlah subsektor manufaktur.
Industri petrokimia dan pupuk memanfaatkan gas sebagai bahan baku. Sedangkan industri kaca, baja, dan keramik menggunakannya sebagai sumber energi utama.
Baca Juga: Umrah Kini tanpa Transit Malaysia-Singapura, Menhaj: Semuanya untuk Nasionalisme
Skema Baru Pengadaan Energi
Di sisi lain, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.
Skema yang sebelumnya mengandalkan tender antarbadan usaha akan diperkuat melalui kerja sama pemerintah dengan pemerintah (government-to-government/G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Bahlil mengatakan, perubahan mekanisme itu ditujukan agar pemerintah lebih leluasa menentukan negara pemasok dan memperoleh kepastian pasokan di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dalam skema baru, pengadaan dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah. Kemudian, Pertamina membeli pasokan dari BLU tersebut.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi. Bahlil menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor.
Indonesia juga masih mengimpor bensin RON 90 serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98, meski tidak lagi mengimpor solar.
Pemerintah, lanjut Bahlil, akan mencari kontrak pasokan jangka panjang untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan global.
Dia juga memastikan pemerintah tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga BBM bersubsidi.
”Tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun,” kata Bahlil.
Baca Juga: Ikhtiar Guru Muhir Menjaga Aksara Sasak
Pemerintah juga mengkaji rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Riau.
Namun, penentuan lokasi, mitra, dan teknologi masih menunggu hasil kajian kelayakan.
Editor : Kimda FaridaSumber : Jawa Pos