”Memang semua melihat GMS butuh penataan, tetapi anggaran Rp 7,2 miliar itu sangat besar di tengah kita sedang menghadapi pandemic Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha, Rabu (31/3/2021).
Anggaran ini dinilai fantastis di tengah keterpurukan ekonomi. Apalagi banyaknya refocusing anggaran yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi. Ditambah lagi dengan angka kemiskinan yang diprediksi terus meningkat karena efek pandemi ini. ”Kalau saya berpikir, penataan GMS ini bisa saja dilaksanakan bertahap, tidak langsung Rp 7,2 miliar pada tahun ini,” paparnya.
Dalam kondisi saat ini, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan anggaran untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan daerah. Terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan kondisi sekarang. ”Dampak Covid-19 ini kita masih belum tahu sampai kapan akan dirasakan. Kalau pembenahan GMS bisa bertahap, alangkah lebih bagus,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perkim Lobar H Lalu Winengan menyebut penataan dilakukan tahun ini sebagai salah satu upaya memulihkan perekonomian masyarakat. Apalagi penataan itu sudah sejak lama direncanakan.
”Kan ini kalau ada keramaian, misalnya kunjungan wisatawan nanti di sana ada peluang bagi pedagang (PKL) untuk dapat pemasukan,” katanya.
Penataan itu pun, diakuinya untuk menambah lokasi wisata yang bisa menjadi alternatif refreshing bagi masyarakat. Utamanya warga Lombok Barat. Sehingga, dirinya menyebut pembangunan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan.
Anggaran dalam penataan ini diakuinya berbeda dengan anggaran untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Sehingga penataan kawasan GMS ini dinilai Winengan tidak berdampak terhadap upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
”Dikarenakan anggaran itu ada di OPD yang berbeda dengan alokasi anggaran yang berbeda pula,” terangnya. (nur/r3) Editor : Administrator