JPU Heril Iswandi mempertanyakan mengenai proses penerbitan SPPT. Juga mempertegas bagaimana bisa terbit dua SPPT di satu objek tanah di Gili Gede. "Apakah benar SPPT yang dipegang terdakwa dengan korban (pelapor) dikelurkan Bapenda," tanya Heril dipersidangan.
Kepala Bapenda Lobar periode 2016-2018 itu membenarkan dua SPPT itu dikeluarkan Bapenda. Hanya saja dia tidak mengetahui mengapa ada dua SPPT yang terbit. "Karena banyak yang saya tandatangani. Saya tahunya ada dua SPPT terbit setelah diperiksa di BAP kepolisian," jawab Lale.
Dia mengakui tanda tangan yang ada di dua SPPT seluas 6,37 hektare itu diteken dirinya. Hanya saja Lale menjelaskan bahwa dia menandatangi banyak SPPT dan tidak secara teliti mengecek satu persatu."Pernah atau tidak tanda tangani SPPT atas nama Muksin Mahsun saya lupa,"akunya.
Lale menekankan bahwa tidak mungkin mengecek SPPT satu persatu. Dia berdalih bahwa SPPT yang akan ditandatanganinya tentu sudah tidak ada masalah.
Karena akunya, penerbitan SPPT tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya harus ada foto copy sertifikat tanah yang akan diterbitkan SPPT. "Kalau tidak ada sertifikat tidak bisa setau saya," akunya.
Mendengar kesaksian Lale, Penasihat Hukum terdakwa Muksin Mahsun, Muhammad Al Ayyubi mengajukan pertanyaan. "Bagaimana kalau tidak ada sertifikat tetapi ada surat akta jual beli, apakah bisa," tanya Al Ayyubi.
Saksi tetap dengan pendapatnya bahwa harus ada sertifikat bagi pemohon SPPT. "Harus ada sertifikat (foto copy),"ujarnya.
Mendengar kesaksian Lale, Ketua Majelis Hakim meluruskan, Untuk penerbitan SPPT tidak harus ada sertifikat. Karena di Indonesia ini sebagain besar masyarakat belum memiliki sertifikat. "Kalau harus punya sertifikat pasti susah ngurusnya. Sementara di Indonesia ini termasuk di Jawa yang sudah maju masih banyak belum memiliki sertifikat. Itu sebabnya presiden itu ada program bagi-bagi Prona," kata Musleh menceramahi saksi Lale.
Hakim Anggota Mahyudin Igo juga mengingatkan saksi untuk teliti menerbitkan SPPT. Sebab saat ini sedang maraknya mafia tanah di Indonesia. Termasuk di Lombok.
Mahyudin menekankan para mafia saat ini melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Walaupun dengan merugikan orang lain.
"Saudara sebagai pejabat harus hati-hati. Kasih tahu sama pejabat yang saat ini menerbitkan SPPT itu juga," oceh Mahyudin. (arl/r8) Editor : Islamuddin