LombokPost--Satu posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) akan diisi perempuan. Ini berdasarkan hasil tes akhir.
”Banyak pertimbangan-pertimbangan,” kata Pj Bupati Lobar Ilham.
Salah satu pertimbangan yang diambil adalah keterpenuhan gender pada jabatan eselon II di lingkup Pemkab Lobar.
Tiga nama besar terbaik hasil seleksi terbuka, memiliki kompetensi mengisi jabatan lowong tersebut. Sesuai hasil penilaian panitia seleksi terbuka Pemkab Lobar.
”Pertimbangan itu bisa dinilai objektif bisa juga dinilai subyektif,” bebernya.
Menurut Ilham, pertimbangan subyektif yang dimaksud yakni seperti hubungan dan koordinasi yang baik dengan pejabat tersebut.
Itu menjadi salah satu pertimbangan, begitu juga dengan kesesuaian gender yang pasti, dirinya tidak akan memilih atau menilai diluar hasil seleksi terbuka.
”Itu porsi prerogatif bupati untuk menentukan. Intinya tidak keluar dari nama besar itu,” tegasnya.
Berdasarkan pengumuman tiga besar JPTP Nomor 11/PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang dikeluarkan tim panitia seleksi terbuka JPTP Lobar, jabatan lowong yang mungkin diisi melihat kesesuaian gender Jabatan Dinas Ketahanan Pangan (Dikpangan).
Sebab hanya di jabatan itu terdapat dua nama pejabat perempuan yang masuk tiga besar yakni Bq Fuji Qadarni dan Erni Suryana.
Sedangkan jabatan Staf Ahli ada nama sekretaris Dukcapil Fathurrahman, Kabag Protokol Rizky Bani Adam, dan Kabag Organisasi Subardi.
Kemudian tiga besar JPTP Kepala Dinas Tenaga Kerja Terdiri dari Lalu Tajuddin dari Sekretaris Dinas Pariwisata, Lalu Wira Kencana Sekretaris Disperindag dan Masri Junihardy Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
”Intinya tidak ada permintaan orang lain dan tidak ada tekanan,” cetusnya.
Sejauh ini tiga nama besar terbaik hasil seleksi terbuka yang diterima Ilham dari panitia seleksi sudah dikirim ke KASN.
Selanjutnya mengajukan permintaan izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pengisian atau pelantikan jabatan lowong tersebut.
”Tergantung nanti dari Kemendagri apakah mengizinkan atau tidak untuk melakukan pengisian,” sambungnya.
Meski demikian, diakuinya ketiga JPTP itu sangat strategis dan harus segera terisi.
Terutama Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi bagian dalam penanganan inflasi daerah. Begitu juga dengan Dinas Tenaga Kerja yang sudah lama kosong.
”Harus ada orang yang membantu kita melaksanakan koordinasi, agar bisa berjalan dengan baik dalam penanganan inflasi,” tandasnya. (chi/r12)
Editor : Kimda Farida