LombokPost - Ketua PKK Provinsi NTB Sinta Agathia Iqbal meresmikan dan melantik Kader Posyandu Difabe Aktif, Sehat dan Setara (Akses) di Desa Kediri, Lombok Barat, Rabu (28/5). Ini adalah posyandu difabel pertama di NTB.
”Posyandu ini terbentuk atas perjuangan gigih dan tak kenal menyerah dari perintis yang tak pernah henti untuk memperjuangkan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Desa Kediri,” ucap Bunda Sinta sapaannya.
Dia menegaskan negara dan pemerintah tidak akan pernah tinggal diam dan selalu memperjuangkan agar pendang disabilitas. Agar mereka bisa hidup setara dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang sama setara dengan masyarakat lainnya.
”Penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan yang sama juga dengan yang lainnya agar tidak merasa termarginalkan dalam bersama-sama membangun dan menikmati hasil pembanghunan di NTB ini,” ujarnya.
Secara khusus Bunda Sinta mengapresiasi perjuangan Yayasan SAMARA yang memperjuangkan berdirinya posyandu ini.
”Khususnya kepada pendirinya Fitri Nugraha Ningrum yang mengantarkan kebaikan bersama khususnya para penyandang disabilitas,” katanya.
Kades Kediri H Fadholi Ibrahim mengungkapkan keberadaan posyandu di Desa Kediri selama ini menjadi perhatian pihaknya, termasuk Posyandu Difabel Akses. Bahkan Pemdes Kediri menganggarkan tidak kurang dari Rp 300 juta bagi pembinaan dan pengembangan 13 posyandu di Desa Kediri termasuk memperhatikan insentif para kader.
”Dari pemdes kita tetap berkomitmen untuk berkontribusi atas kerja-kerja yang dilakukan Posyandu ini,” tandasnya.
Pendiri Posyandu Difabel Akses Kediri Fitri Nugraha Ningrum menyampaikan latar belakang didirikannya Posyandu Disabilitas Akses ini semata-mata keberadaan penyandang disabilitas juga ingin memperoleh layanan kesehatan yang sama. Setara dengan masyarakat lainnya.
”Kaum disabilitas juga ingin mendapatkan hidup yang sehat, layak untuk berkontribusi bagi agama, bangsa dan negara,” ungkapnya.
Fitri menyatakan berdirinya posyandu ini juga dengan latar belakang pemikiran bahwa selama ini ini tidak ada posyandu khusus difabel yang bisa memberikan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
”Harapan kami tentu mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun organisasi PKK agar keberlangsungan posyandu ini juga bisa menginisiasi pendirian posyandu serupa di desa-desa lain yang penyandang disabilitasnya juga tidak sedikit,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam