LombokPost - Rencana Bupati Lombok Barat melakukan rasionalisasi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung menuai berbagai respons dari masyarakat. Tak terkecuali anggota dewan. Beberapa dewan menyarankan agar Pemkab Lobar menunda resionalisasi pegawai.
”Saya memberikan solusi kepada Pemda, kalau mau ambil kebijakanya itu (rasionalisasi) jangan sekarang. Tapi nanti setelah usulan rumah sakit Gunungsari Tipe D teralisasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr Syamsuriansyah.
Dia menilai rencana rasionalisasi pegawai itu sah dilakukan pemda demi efisiensi anggaran dan menjalankan mandatori pemerintah pusat belanja pegawai 30 persen.
Namun dampak kebijakan itu harus tetap dipertimbangkan. Terlebih itu akan menimbulkan pengangguran intelektual baru. Maka, dia meminta pemerintah daerah harus memikirkan hal tersebut.
Menurutnya dengan terbangunanya Rumah Sakit Tipe D di Gunungsari, kelebihan pegawai di RSUD Tripat bisa dialihkan ke sana. Ditambah, mereka juga bisa didistribusikan ke sejumlah puskesmas yang akan menambah pelayanan rawat inap.
Dengan kondisi kelebihan pegawai saat ini, Politisi Partai Perindo tersebut justru juga menyoroti sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang di RSUD Tripat Gerung. Khususnya tenaga apoteker. Menurutnya, banyak keluhan warga mengenai antrean lama di apotek akibat kurangnya apoteker.
”Ini yang dilayani 200 orang per hari. Tapi jumlah apotekernya hanya lima orang, nggak bisa dong. Maka sepanjang tenaga itu dibutuhkan rumah sakit tidak boleh dong dikurangi, justru harusnya ditambah,” tegasnya.
Yang dikurangi menurutnya pegawai nonteknis yang kapasitasnya tidak dirumah sakit, bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Ia mengharapkan, SDM yang dipertahankan RSUD Tripat itu yang memiliki kinerja bagus.
Seperti apa yang selalu disampaikan bupati. Mengingat bupati kerap menyampaikan jika dirinya berkomitmen meplmpertahankan pegawai yang berkinerja baik.
Editor : Siti Aeny Maryam