LombokPost – Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha meninjau progres pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai melalui program bantuan perumahan berbasis APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2025.
Dalam kunjungan lapangannya ke sejumlah titik di wilayah Gunungsari dan Lingsar, Wabup menemukan masih adanya kasus memprihatinkan, yakni satu rumah di Desa Saribaye yang dihuni oleh 16 orang dari beberapa Kepala Keluarga (KK), seluruhnya termasuk kategori warga miskin.
"Ini menjadi perhatian serius kami. Rumah ini tidak hanya padat penghuni, tetapi juga kondisinya sangat tidak layak. Karena itu kami alokasikan dua unit rumah untuk mereka agar setiap KK mendapat ruang yang layak," ujar Nurul Adha di sela kunjungan, Selasa (11/11).
Dua unit rumah tersebut dialokasikan dengan total anggaran Rp 70 juta. Pemerintah berupaya agar pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran. Namun, kendala muncul di lapangan karena para penerima manfaat sekaligus menjadi tukang pembangunan rumah mereka sendiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan makan.
"Solusinya, kami sudah berkoordinasi dengan Baznas dan Dinas Sosial agar keluarga ini mendapat bantuan pangan sementara. Kami juga bawa bingkisan untuk membantu mereka bertahan selama proses pembangunan," tambahnya.
Program RTLH ini menekankan verifikasi data penerima manfaat berbasis data kemiskinan daerah agar bantuan benar-benar menyasar warga miskin ekstrem. Proses verifikasi dilakukan berlapis, hingga penerima bantuan dipastikan 100 persen sesuai kriteria.
Wakil Bupati menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program bedah rumah ini pada tahun depan dari APBD Murni 2026. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini bukan sekadar pembangunan rumah, tapi bagian dari upaya kita menghapus kemiskinan ekstrem di Lombok Barat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Bara, Lalu Najamuddin menjelaskan, program perbaikan rumah ini menggunakan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Lobar 2025, APBD Perubahan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari APBN, Baznas, maupun Bank NTB Syariah.
"Total keseluruhan bantuan perumahan yang kami targetkan rampung tahun ini mencapai 559 unit," ungkapnya. Dari program APBD Murni senilai Rp 10 miliar, awalnya tercatat 350 penerima manfaat. Namun setelah verifikasi lapangan, hanya 94 unit yang benar-benar memenuhi kriteria warga miskin ekstrem (Desil 1). Sisanya, sebanyak 255 unit dialihkan ke APBD Perubahan untuk akhirnya dilakukan disurvei ulang.
"Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran," urainya. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan fisik rumah layak huni saat ini bervariasi. Beberapa unit sudah selesai 100 persen, sebagian baru mencapai 80 persen, dan ada pula yang belum dimulai karena kendala teknis maupun sosial.
"Target kami, seluruh program baik dari APBD Murni maupun Perubahan bisa tuntas 100 persen pada Desember nanti,” tegas Najamuddin.
Selain program dari APBD, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan dari BSPS sebanyak 153 unit dengan rata-rata bantuan Rp 20 juta per rumah, terdiri atas Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Bantuan ini tersebar di 10 kecamatan dan terus diawasi agar tepat guna.
"Tahun depan akan tetap kami anggarkan sekitar Rp 5 miliar di APBD murni untuk 250 unit," paparnya. Jumlah ini masih terus bisa bertambah sesuai kondisi fiskan dan kebutuhan masyarakat.
Editor : Jelo Sangaji