LombokPost - Kelangkaan gas LPG 3 kilogram mulai terasa di Lombok Barat. Di tingkat bawah, muncul fenomena baru: pengecer hanya dijatahi sekitar 10 tabung dalam sekali distribusi.
Kondisi ini terungkap dari keluhan seorang warga yang kesulitan mendapatkan gas melon dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, pengecer kecil mengaku tidak lagi bebas mengambil stok seperti biasanya.
“Sekarang kita cuma dikasih sekitar 10 tabung. Padahal pelanggan banyak,” keluh Nur, salah seorang pengecer di kawasan Labuapi, Minggu (5/4).
Fenomena “jatah 10 tabung” ini bukan tanpa sebab. Dari penelusuran dan konfirmasi ke berbagai sumber, kondisi tersebut merupakan efek berlapis dari kebijakan nasional hingga dinamika distribusi di lapangan.
Di tingkat pusat, Pertamina Patra Niaga memang tengah mendorong pembatasan pembelian LPG subsidi. Setiap kepala keluarga diusulkan hanya boleh membeli maksimal 10 tabung per bulan.
Baca Juga: Pasokan Energi Mulai Terancam, Korea Selatan Minta Jaminan Teluk
Kebijakan ini bertujuan menjaga subsidi tepat sasaran dan mencegah praktik penimbunan oleh pihak tidak berhak.
Namun di lapangan, kebijakan itu diterjemahkan berbeda.
Karena stok di pangkalan terasa terbatas, distribusi ke pengecer ikut diperketat. Akibatnya, toko-toko kecil yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi justru ikut terdampak.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina wilayah Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan stok LPG secara umum sebenarnya aman.
“Stok di terminal aman. Tapi ada anomali distribusi pasca libur panjang dan isu kenaikan BBM,” ujarnya, awal April lalu.
Baca Juga: Mantan Bos Nuklir Dunia Panik, Peringatkan Konflik Meledak
Pertamina bahkan mengklaim telah melakukan penambahan pasokan atau extra dropping untuk wilayah NTB sebanyak 73 ribu tabung guna meredam gejolak.
Namun kondisi di lapangan berkata lain.
Di sejumlah titik di Mataram dan Lombok Barat, warga mengaku harus berkeliling untuk mendapatkan gas. Jika pun tersedia, harga di tingkat pengecer melonjak tajam.
Dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 18 ribu, kini tembus Rp 25 ribu hingga Rp31 ribu per tabung.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menyebut fenomena ini sebagai “krisis persepsi”.
Baca Juga: Iran Tak Gentar, Ultimatum Trump Ditolak Mentah-Mentah Lagi
Menurutnya, kepanikan warga akibat isu kenaikan BBM pada awal April memicu pembelian berlebih.
“Stok sebenarnya ada. Tapi karena panic buying, distribusi jadi terganggu,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengakui lemahnya kontrol di tingkat pengecer.
Berbeda dengan pangkalan resmi, pengecer berada di luar jalur distribusi yang diawasi ketat. Di titik inilah harga dan pasokan menjadi tidak terkendali.
Ketua Hiswana Migas NTB, Dwi Aquareza, bahkan meminta pangkalan memperketat distribusi agar tidak terjadi pembelian berlebihan oleh satu pihak.
Baca Juga: Trump Kembali Ultimatum Iran 48 Jam, “Neraka Akan Turun”
Kebijakan ini kemudian berdampak langsung ke bawah, pengecer dibatasi, warga kesulitan.
Situasi ini menciptakan dilema.
Di atas kertas, stok disebut aman. Di dapur warga, gas justru langka.
Dan di antara keduanya, muncul realitas baru:
pengecer kecil harus membagi 10 tabung untuk puluhan pelanggan.
“Kalau begini terus, kami juga bingung mau jual ke siapa dulu,” tutup seorang pengecer lainnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin