LombokPost - Akurasi data kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Tercatat, sekitar 14 ribu warga di Bumi Patut Patuh Patju belum masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DSP3A) Lobar Arief Suryawirawan mengakui adanya celah data tersebut. Salah satu yang mencuat adalah kasus Inaq Reme di Desa Kuranji Dalang. Meski kondisinya memprihatinkan, namanya tak tercatat di sistem data pusat.
”DTSEN adalah gabungan data Regsosek, PLN, hingga Dukcapil. Kemungkinan Inaq Reme belum masuk di sana,” ujar Arief, Rabu (14/4).
Baca Juga: Lansia Miskin Ekstrem Tak Dapat Bansos Gegara Data
Belum tuntasnya administrasi kependudukan dan dinamika lapangan menjadi penyebab utama. Hal ini berimplikasi pada sulitnya akses bantuan sosial seperti PKH. Arief meminta operator desa lebih aktif melakukan pengusulan.
”Inilah yang sedang kita benahi. Kami sudah meminta operator desa, khususnya di Desa Kuranji Dalang dan daerah lainnya, untuk lebih aktif melakukan pengusulan,” tegasnya.
Terkait Inaq Reme, tim dari puskesmas sudah melakukan pengecekan kesehatan. Dinsos sempat menawarkan panti jompo, agar mendapatkan perawatan yang lebih layak dan terukur, namun ditolak. Pihaknya berencana melakukan ground check menyeluruh usai momen HUT Lobar.
Asisten I Setda Lobar Saeful Ahkam menambahkan, status kependudukan Reme dipastikan aktif. Hasil cek Dukcapil menunjukkan NIK berakhiran 005 tersebut berstatus tunggal sejak suaminya meninggal pada 2015. ”Statusnya cerai mati, bukan meninggal dunia. Datanya aktif di sistem kami,” jelas Ahkam.
Saat ini, koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Dinas Dukcapil, Dinsos, dan PKH sedang memproses data tersebut agar segera masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mekanisme pengusulan melalui kantor desa kini dipercepat guna memastikan pelayanan kesehatan dan sosial bisa diberikan.
Editor : Pujo Nugroho