LombokPost - Pemangkasan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, membuat ruang gerak pemdes sangat terbatas. Namun, angin segar berembus dari Pemkab Lobar.
Kebijakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang mengalokasikan bantuan tunai senilai Rp 1 miliar per desa mendapat sambutan hangat, bahkan pujian setinggi langit dari para aparatur desa.
Salah satu apresiasi datang dari Kepala Desa Gapuk Nurdin. Dengan nada antusias, Nurdin tidak ragu menyematkan julukan superhero hingga Gatotkaca Lombok Barat kepada bupati.
Baca Juga: Pansel BKAD Lobar Buka Opsi Perpanjang Pendaftaran
”Kami sebut superhero atas keberaniannya mengambil kebijakan pro-rakyat di tengah situasi fiskal yang sulit. Beliau ini Gatotkaca masyarakat desa,” ucapnya.
Nurdin mengungkapkan, kebijakan ini merupakan obat mujarab bagi keresahan para kepala desa.
Menurutnya, pemangkasan dana desa dari pusat telah menempatkan posisi pemerintah desa dalam dilema besar, terutama terkait tuntutan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Pemkab Lobar Bidik Jalur Pidana Sengketa Aset Lahan AMM Mataram ke Kejati NTB
”Saya pribadi sangat mengapresiasi. Di tengah terpangkasnya dana desa, kebijakan ini jawaban nyata keberpihakan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini desa-desa seolah sedang tertatih karena keterbatasan anggaran untuk membangun kebutuhan dasar masyarakat.
Padahal, ekspektasi warga terhadap pembangunan fisik, terutama infrastruktur jalan dan fasilitas umum, tetap tinggi tanpa mau tahu kondisi keuangan di tingkat pusat.
Baca Juga: Program MBG Lobar Terhenti Sementara, Puluhan Ribu Penerima Manfaat Terdampak
Setiap desa di Lobar dipangkas anggarannya Rp 700 juta lebih. Bahkan ada yang sampai Rp 1 miliar. Ini tentu menjadi dilema. Sehingga kebijakan Bupati LAZ dinilai datang di waktu yang sangat tepat.
Ia menyebutkan adanya jurang antara perencanaan desa dengan realitas anggaran yang tersedia setelah adanya pemotongan dari pusat.
”Masyarakat tidak mau tahu soal dana desa yang dicabut pusat. Yang mereka tahu adalah apa yang sudah direncanakan harus terbangun. Jika tahun ini kami vakum membangun karena tidak ada dana, tentu ini akan menjadi pertanyaan besar dan memicu gejolak di bawah,” imbuhnya.
Baginya, langkah berani pemkab ini telah menyelamatkan wajah para kepala desa di hadapan warga. Kebijakan insentif tersebut dianggap mampu meredam kecemasan para pimpinan desa yang selama ini bingung memenuhi janji-janji pembangunan.
”Ini menjawab kecemasan kami sebagai kepala desa terhadap ekspektasi warga. Sekali lagi, kami angkat topi untuk kebijakan pak bupati,” pungkasnya. (ton/r8)
Editor : Redaksi