LombokPost — Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dekat kandang kolektif Desa Langko mendapat sorotan tajam.
Kepala Desa Langko Mawardi secara terbuka menyatakan keberatannya atas operasional fasilitas tersebut yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan.
"Kami mendukung program ini. Tetapi pengelola dan tata letak SPPG harus memperhatikan lingkungan agar tetap sehat dan baik. Jangan sampai mengabaikan hal-hal prinsip seperti kebersihan," ujar Mawardi kepada Lombok Post.
Mawardi menegaskan, pemerintah desa pada prinsipnya sangat mendukung program pemakanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa tata letak dan pengelolaannya harus ramah lingkungan serta mengutamakan aspek kesehatan.
Menurutnya, lokasi SPPG yang berdekatan dengan kandang menimbulkan aroma tidak sedap. Kondisi ini dinilai sangat tidak layak untuk sebuah fasilitas yang memproses bahan pangan.
Keberadaan bau dan potensi kontaminasi di area tersebut dianggap bertolak belakang dengan standar higienis yang ditetapkan pemerintah untuk program makanan bergizi.
Baca Juga: Desak Pemerintah Moratorium MBG, Koalisi MBG Watch Geruduk BGN
Mawardi juga menyayangkan lemahnya komunikasi dari pihak pengelola. Sejak awal perencanaan, pembangunan, hingga SPPG tersebut berdiri, pemerintah desa sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi.
"Sampai hari ini, belum pernah ada koordinasi. Padahal, jika ada koordinasi sejak awal, kami bisa memberikan saran atau masukan agar SPPGI ditempatkan di lingkungan yang sehat dan sesuai standar," sesalnya.
Merespons persoalan ini, pihak desa telah mengambil langkah formal. Mawardi mengaku telah menyampaikan masukan kepada pihak Korcam Kecamatan Lingsar agar masalah ini dievaluasi.
Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Langko juga telah melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
"Kami sudah bersurat ke BGN Pusat agar hal ini ditegur dan keputusan meloloskan SPPG ini dievaluasi kembali. Lokasinya benar-benar tidak sesuai," tegasnya.
Baca Juga: Reformasi BGN dan MBG
Terkait opsi relokasi kandang ternak warga, Mawardi menjelaskan bahwa upaya tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Kendala utamanya adalah belum adanya kesepakatan dengan para peternak, serta keterbatasan lahan pengganti yang dimiliki oleh desa.
Belum ada lahan yang siap untuk memindahkan kandang-kandang kolektif tersebut.
Sementara pantauan Lombok Post di lokasi SPPG, sejumlah pekerja sedang merampungkan beberapa bagian bangunan. Para pegawai mengaku pemilik SPPG tak ada di lokasi. Mereka juga tidak tahu pasti siapa pemiliknya. "Kami hanya pekerja di sini," ucap salah satu pekerja.
Lokasi SPPG ini memang berada persis di samping kandang sapi kolektif warga setempat. Sehingga bau kotoran sapi tercium sampai ke SPPG.
Namun informasi para pekerja, rencananya kandang sapi warga akan dipindahkan. Hanya saja informasi terkait pemindahan kandang ini dibantah oleh pemerintah desa.
Editor : Kimda Farida