LombokPost - PT Air Minum (PAM) Giri Menang (Perseroda) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2025. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para pemilik saham utama dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram.
"Ada dua agenda menjadi fokus pembahasan utama, yaitu penyampaian laporan tahun buku 2025 serta pemaparan rencana kerja anggaran (RKA) perubahan untuk tahun berjalan 2026," jelas Direktur Utama PAM Giri Menang Sudirman.
Dia menegaskan, performa perusahaan tetap berada dalam jalur yang positif. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan operasional dan fluktuasi ekonomi, PAM Giri Menang dipastikan tetap konsisten memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
"Alhamdulillah, tidak ada kendala yang signifikan. PAM Giri Menang tetap berkomitmen dan dipastikan mampu memberikan dividen kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Pemkot Mataram selaku pemegang saham," ujar Sudirman.
Terkait komposisi kepemilikan saham, Sudirman menjelaskan bahwa formasi saat ini tidak mengalami perubahan yang besar. Komposisi masih didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 63 persen, sementara Pemerintah Kota Mataram memegang 37 persen saham.
Total laba bersih yang dibukukan PAM Giri Menang lebih dari Rp 41 miliar. Sesuai dengan regulasi dan keputusan bersama, dari jumlah tersebut, sebesar 50 persen akan disetorkan langsung sebagai dividen ke kas daerah masing-masing pemda sesuai porsi kepemilikan saham.
Sementara 50 persen sisanya akan dialokasikan kembali sebagai penyertaan modal perusahaan untuk memperkuat pelayanan publik.
Meski setoran dividen diproyeksikan tetap stabil seperti tahun-tahun sebelumnya, Sudirman mengingatkan bahwa besaran dividen sangat dipengaruhi oleh dinamika biaya operasional dan pemeliharaan.
Terlebih, pendapatan utama perusahaan sejatinya bukan berasal dari penjualan air baku, melainkan jasa pengelolaan air.
Pihaknya tidak ingin fungsi BUMD ini melulu diukur dari aspek kapitalis atau sekadar besarnya dividen.
"Jika hanya mengejar profit, kami mungkin enggan berinvestasi pada pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau sumur bor yang biaya operasionalnya tinggi. Tugas utama kami adalah pelayanan dasar masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, dengan usia jaringan pipa yang kini telah melampaui 40 tahun, Sudirman mengakui adanya penurunan kualitas yang berdampak pada pelayanan. Menyikapi hal tersebut, pihak manajemen mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan hotline resmi jika menemukan kendala distribusi di lapangan.
Sebagai langkah konkret peningkatan layanan ke depan, RUPS juga telah menyetujui program pembangunan reservoir (bak penampung) penyeimbang di Desa Bajur.
Infrastruktur ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah penurunan tekanan air pada jam-jam puncak sekaligus mendukung perubahan Perda RTRW Lombok Barat di kawasan Labuapi sebagai titik investasi baru.
"Melalui optimalisasi pasokan air di malam hari dan pembangunan reservoir baru ini, kami menargetkan penambahan hingga 5.000 pelanggan baru di sekitar kawasan Labuapi setelah proyek ini rampung di akhir tahun," pungkas Sudirman optimis.
Editor : Rury Anjas Andita