LombokPost - Pemdes Selat di Kecamatan Narmada menghadapi tantangan fiskal berat pada 2026.
Anggaran Dana Desa yang semula mencapai Rp 1,2 miliar kini menyusut tajam menjadi sekitar Rp 375 juta.
Pemangkasan anggaran ini dipicu kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana besar untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Baca Juga: Dana Revitalisasi Sekolah Terancam Tak Cair, Dikpora NTB Desak Sekolah Percepat Revitalisasi
Akibatnya, pemdes hanya menerima sekitar 15 persen dari total pagu anggaran semula untuk operasional.
”Dampaknya sangat besar terutama jika dilihat dari rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya banyak tidak tercapai khususnya infrastruktur tiap dusun,” ujar Sekdes Selat Lalu Dharma Setiawan.
Sisa anggaran sebesar Rp 375 juta tersebut tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik.
Baca Juga: Inspektorat NTB Pelototi Penggunaan Dana Desa Berdaya
Pemdes masih terikat kewajiban mendanai program prioritas nasional, seperti penanganan stunting, kesehatan dasar, dan BLT sebesar 3 persen.
Untuk menyiasati kondisi ini, perangkat desa menerapkan sistem pemeringkatan ketat melalui musyawarah perencanaan desa.
Proyek infrastruktur fisik berskala besar terpaksa ditunda atau dikerjakan secara bertahap setiap tahun.
Baca Juga: Berkas Korupsi Dana Desa Akar-Akar Dinyatakan P-21
”Kami menyiasati keterbatasan anggaran ini dengan memprioritaskan kegiatan yang sifatnya sangat mendesak atau darurat agar tidak memicu gejolak di tengah masyarakat,” jelas Lalu Dharma.
Saat ini, Pemdes Selat harus menjaga pelayanan publik bagi sekitar 2.600 kepala keluarga dengan ruang fiskal yang sangat sempit.
Kelancaran realisasi pembangunan pun kini bergantung pada kecepatan penyelesaian dokumen anggaran desa.
Sinergi antara perangkat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat menjadi kunci utama menjaga kondusivitas wilayah.
Pihak desa berharap dukungan program lintas sektor dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat membantu menambal kebutuhan infrastruktur warga.
”Kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersabar dan mengusulkan kebutuhan pembangunan besar melalui jalur aspirasi maupun pokok pikiran dewan,” tambahnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post