LombokPost-Penegakan hukum di lembaga adiyaksa di NTB mulai diragukan.
Mulai dari Kejati NTB maupun kejaksaan negeri.
Menyusul penanganan beberapa kasus dugaan korupsi dihentikan hingga penanganannya tidak jelas sampai saat ini.
Penanganan kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Enen Saribanon.
“Perkara yang sedang ditangani dan ada beberapa tunggakan Insya Allah akan kami tindaklanjuti dan selesaikan. Kita harus memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara. Insya Allah kami tindaklanjuti,” kata Enen dikonfirmasi Lombok Post usai perayaan HUT Bhayangkara, Senin (1/7) lalu.
Sebelum Enen menjabat, Kejati NTB membeberkan sejumlah fakta menarik. Terkait penanganan kasus yang dihentikan hingga penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani.
Untuk kasus yang penanganannya dihentikan, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Elly Rahmawati memaparkan setidaknya ada tiga kasus yang dihentikan.
Mulai dari penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran stafsus gubernur dan wakil gubernur periode H Zulkieflimansyah-Hj Siti Rohmi Djalilah.
Kemudian ada kasus dugaan korupsi DBHCHT Distanbun Provinsi NTB, hingga penyelidikan kasus dugaan korupsi Bank NTB Syariah.
“Kami hentikan karena tidak ada indikasi perbuatan pidana dan indikasi kerugian Negara,” jelas Elly didampingi Asisten Intel Kejati NTB I Wayan Riana dan Kasi Penkum Efrien Saputra.
Padahal di awal-awal, tiga kasus ini cukup menjadi perhatian publik.
Namun dihentikan penyelidikannya oleh penyidik Kejati NTB karena tidak ada peristiwa hukum.
Kemudian untuk kasus yang masih dalam penyidikan, Kejati NTB masih menangani beberapa kasus yang belum ada progresnya.
Mulai dari penyidikan dugaan korupsi Sintung Park, penyidikan korupsi pengadaan Bibit Jagung Jilid II , hingga penyidikan kasus Korupsi KUR BSI Sandubaya dan Majapahit.
Untuk kasus Sintung Park, Kejati NTB saat ini masih mempelajari hasil kajian tim ahli yang didatangkan dari Politeknik Semarang.
Sementara untuk penyidikan kasus pengadaan bibit jagung Pemprov NTB jilid II, lima tersangka dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum dilakukan penahanan dengan alasan pertimbangan subyektivitas dan objektivitas.
Begitu juga kasus dugaan korupsi KUR BSI. Dua pimpinan cabang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum juga dilakukan penahanan.
Hal ini dijelaskan Elly, karena ada beberapa pertimbangan pihaknya dalam menyelesaikan kasus ini.
Selain penanganan kasus di Kejati NTB, evaluasi penanganan kasus di jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) juga patut dilakukan Enen Saribanon. Menyusul, di jajaran Kejari juga ada beberapa tunggakan kasus yang masih belum jelas penanganannya.
“Kalau di Kejari kami akan lakukan evaluasi laporan penanganan perkara yang belum dan sedang ditangani,” janji Enen.
Sebagai contoh, di Kejari Mataram ada beberapa kasus yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan hingga hilang kabar.
Mulai dari penyidikan kasus dugaan korupsi bibit sapi dari anggaran pokir dewan di Pemkab Lombok Barat.
Kemudian penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran hibah KONI Mataram, hingga penyelidikan kasus dugaan korupsi DBHCHT Disperindag Kota Mataram.
Beberapa kasus ini dibiarkan menggantung tanpa ada kepastian dan progres yang jelas. Bahkan, beredar kabar tak sedap jika penanganan kasus ini ada indikasi ‘main mata’.
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTB Wahyu Triantono pun sudah memberikan atensi terkait masalah ini. Dia memastikan ketika ada laporan dan aduan masyarakat terkait jaksa yang nakal dan ‘main kasus’, pihaknya siap menindaklanjuti laporan tersebut.
“Saya tidak akan cawe-cawe,” janjinya. (ton/r8)
Kasus Dugaan Korupsi yang Dihentikan
-Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur
- Kasus Dugaan Korupsi DBHCHT Distanbun Provinsi NTB
- Kasus Dugaan Korupsi Bank NTB Syariah
Kasus Naik Penyidikan
-Dugaan Korupsi Sintung Park
Penyidikan Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Jilid II
-Dugaan Korupsi Dana KUR BSI
-
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kejari Mataram
- Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Bibit Sapi Lombok Barat
- Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Hibah KONI Mataram
- Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi DBHCHT Disperindag Kota Mataram.