LombokPost-Penyidik Kejati NTB memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Sumbawa beberapa hari terakhir.
Kaitannya dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP atau Sport Center Samota Sumbawa.
Pejabat yang diperiksa, yakni Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa, Kadis Dikpora Sumbawa, hingga Kadis Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa.
“Betul, sudah ada pemeriksaan beberapa pejabat Pemkab Sumbawa,” terang Plt Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ely Rahmawati.
Pemeriksaan ini untuk memperkuat alat bukti selama proses penyidikan berlangsung.
Karena penyidik menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pengadaan lahan seluas 70 hektare ini.
Baca Juga: Samyang Foods Indonesia Sukses Menggelar Acara ‘Samyang Buldak Spices the Campus’
Beberapa kepala dinas Pemkab Sumbawa yang diperiksa merupakan tim teknis dan tim feasibility study pengadaan lahan Sport Center di Sumbawa.
Kasi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati NTB Hendarsyah YP mengatakan, pemeriksaan ulang akan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya telah dipanggil saat proses penyelidikan.
“Semua akan kami periksa lagi,” jawab Hendar.
Baru-baru ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku ketua tim feasibility study pengadaan lahan sport center di Samota Sumbawa Varian Bintoro juga datang memenuhi panggilan jaksa, Rabu (26/2).
Baca Juga: Wanita Lansia Ditemukan Tewas di Kolam Kangkung Ampenan Utara
Kepada wartawan, Varian menjelaskan, pemeriksaan bukan terkait MXGP, tapi pengadaan lahan Sport Center di kawasan Samota.
“Saya ketua tim feasibility study-nya,” jelasnya.
Menurut dia, tugas melakukan kajian dan perencanaan terkait pemanfaatan lahan tersebut.
Saat itu dibentuk Pokja yang melakukan kajian bagaimana dampak ekonomi, dampak sosial, serta topografi terkait pengadaan lahan tersebut.
Namun sampai saat ini belum ada sarana prasarana yang terbangun di lokasi tersebut.
“Kami sudah mengusulkan ke pemerintah yang lebih atas terkait dukungan untuk PON 2028 dan lainnya,” paparnya.
Baca Juga: Insentif Kepala Lingkungan di Mataram Naik Jadi Rp 1,5 Juta Per Bulan
Salah satu orientasi pembelian lahan itu dihajatkan untuk peningkatan sarana olahraga di Sumbawa.
Pemkab Sumbawa telah mengusulkan berbagai fasilitas dibangun di atas lahan tersebut.
Namun sampai saat ini, belum diketahui pasti fasilitas apa yang akan dibangun di sana.
"Tergantung dari pemerintah yang lebih atas baik provinsi maupun pemerintah pusat (soal pembangunan," ujarnya.
Ditanya terkait nilai pengadaan lahan, Varian mengaku tidak mengetahuinya. Karena itu bukan menjadi kewenangannya.
Dia hanya melakukan kajian bagaimana lahan di Samota bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Hasil feasibility study juga telah diserahkan ke bupati.
“Lahan itu sekarang milik pemerintah. Sementara belum ada (aktivitas). Kemarin kan kami tanam pohon untuk pelindung, dan yang lainnya. Tenda juga sudah ada,” cetusnya. (ton/r5)
Editor : Kimda Farida