Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kota Bima Kembali Raih Predikat WTP, Wali Kota: Ini Hasil Kerja Kolektif

J
Penulis: Jelo Sangaji❯
Wali Kota Bima HA Rahman (tengah) bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menerima LHP LKPD 2025 di kantor BPK NTB, Senin (25/5).
Wali Kota Bima HA Rahman (tengah) bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menerima LHP LKPD 2025 di kantor BPK NTB, Senin (25/5).

Advertisement

 

LombokPost-Pemkot Bima kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kota Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB, Senin (25/5). Dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima HA Rahman bersama Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih.

Advertisement

Capaian ini mempertegas komitmen Pemkot Bima dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam laporan yang disampaikan, BPK juga memberikan catatan positif terhadap langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemkot Bima. Terutama dalam mencegah terulangnya temuan pada pengelolaan keuangan daerah.

Advertisement

Wali Kota Bima HA Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD, serta pihak terkait yang telah menjaga komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Ini hasil kerja kolektif. Komitmen ini harus terus dijaga,” ujarnya.

Menurut dia, opini WTP tidak boleh dipandang sekadar sebagai penghargaan administratif. Lebih dari itu, capaian tersebut harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menilai raihan tersebut merupakan buah dari sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Sinergi ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tepat sasaran dan akuntabel,” katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wabup Loteng Minta OPD Respons Cepat Catatan BPK

Wabup Loteng Minta OPD Respons Cepat Catatan BPK

Wabup Loteng menginstruksikan seluruh kepala OPD bergerak cepat memperbaiki kekurangan yang ada dalam catatan LHP Opini WTP dari BPK RI

Dompu Sabet WTP ke-12 Berturut-turut, Bupati Bambang: Bukan Sekadar Prestasi Administratif

Dompu Sabet WTP ke-12 Berturut-turut, Bupati Bambang: Bukan Sekadar Prestasi Administratif

Pemkab Dompu kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Dompu

Pemkab Bima Raih Predikat WTP 11 Kali Beruntun

Pemkab Bima Raih Predikat WTP 11 Kali Beruntun

Pemkab Bima kembali mempertahankan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Raihan ini mereka cetak selama 11 tahun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer