LombokPost-Dewan mendorong solusi permanen atasi abrasi di 9 kilometer pantai.
Tidak sekadar membuat tanggul-tanggul penghalang yang umur atau daya tahannya tidak lama.
Anggota DPRD Dapil Ampenan Misban Ratmaji mencontohkan konsep reklamasi menggunakan jeti di landasan pacu bandara Ngurah Rai yang menganjur ke tengah laut.
“Saya rasa untuk menangani abrasi ini, kita bisa membuat tepian jalan seperti itu di sepanjang 9 km pantai kita,” katanya, Selasa (7/11).
Kekhawatiran akan abrasi ini sudah lama dipendam masyarakat pesisir pantai.
Terutama yang berada di pesisir pantai Ampenan.
Namun pemkot belum juga menghadirkan solusi permanen atas persoalan ini.
Banyak rumah warga kondisinya kini berhadap-hadapan dengan gelombang pantai.
Bahkan dalam waktu tertentu menghadapi situasi banjir rob saat air pasang lebih tinggi.
“Kalau solusinya lebih permanen, kita bisa bicara banyak hal seperti penataan parkir sampan nelayan dan spot wisata,” papar politisi Hanura ini.
Ia mengkritik pembuatan riprap dan tanggul seperti di pantai Boom Ampenan.
Menurutnya, tanggul yang telah menyedot anggaran itu kondisinya sudah terkikis cukup dalam.
Ke depan jika tidak segera ditangani maka tanggul itu terancam roboh oleh abrasi pantai.
“Itulah yang saya maksudkan bagaimana agar solusinya lebih permanen, bila perlu kita kombinasikan antara (reklamasi) menggunakan jeti dengan mangrove atau bakau,” paparnya.
Secara teknis, Misban menggambarkan reklamasi menggunakan jeti dapat dibangun lebih ke tengah.
“Kemudian sisi pinggir pantainya kita tanami bakau,” ujarnya.
Selama ini upaya penanaman bakau tidak pernah bisa sukses karena hempasan gelombang pantai yang kuat.
Hal ini karena gelombang di sepanjang garis pantai Ampenan berhadapan langsung dengan gelombang laut dalam.
“Jadi agak ke tengah misalnya jarak 100 meter kita bangun (reklamasi) Jeti juga untuk jalan, sedangkan agak ke pinggir pantai kita tanami bakau, baru bisa kuat dan tahan lama,” paparnya.
Sehingga suatu ketika, jika reklamasi Jeti itu rusak karena hempasan gelombang pasang puluhan atau ratusan tahun, pantai Ampenan tetap aman.
“Sudah ada hutan bakau yang lebat menahannya secara alami,” paparnya.
Bukankah ini butuh anggaran besar?
Anggota komisi 2 DPRD Kota Mataram itu mengatakan memang di sinilah problemnya. Anggaran untuk reklamasi menggunakan jeti tidak mungkin ditanggung kota sendirian. Harus ada intervensi dari pemerintah pusat untuk pembiayaan reklamasi.
“Dan yang membangun komunikasi itu sebenarnya pemerintah provinsi,” ujarnya.
Membiarkan garis pantai terus terkikis bukan pilihan. Pemerintah kota sudah saatnya bicara solusi permanen atasi abrasi.
“Kita mendorong pemerintah kota bicara dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan proposal (reklamasi garis pantai Ampenan),” ujarnya.
Apakah anggaran dari pusat tidak bisa mereklamasi 9 km langsung, menurutnya tidak jadi soal.
“Ya kan bisa dianggarkan dalam setiap tahun berapa ratus meter dulu, sampai akhirnya seluruh garis pantai terlindungi,” paparnya.
Saat ini yang terpenting pemkot didorong membangun komunikasi dengan pemprov.
“Bagaimana caranya bisa mendatangkan pejabat kementerian langsung untuk melihat situasi masyarakat Ampenan yang pemukimannya berhadapan langsung dengan gelombang pantai, agar persoalan ini bisa kita buat tuntas,” tekannya.
Sementara itu, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri dimintai pendapat atas kondisi abrasi pinggir pantai mengatakan tengah berupaya mencari solusi anggaran.
Biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi menggunakan jeti, membutuhkan anggaran yang tidak kecil dan tidak bisa ditanggulangi kota sendirian.
“Kita masih cari cara kemungkinan pembiayaan (reklamasi),” katanya pendek. (zad)
Editor : Prihadi Zoldic