LombokPost-Pembahasan efisiensi anggaran yang berdampak pada pokir dewan kemungkinan baru akan dibahas setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Hingga kini, DPRD Kota Mataram belum melakukan pembahasan resmi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan, hingga saat ini belum ada pertemuan TAPD terkait efisiensi anggaran.
“Belum dibahas bersama TAPD. Kalau diminta efisiensi, kita harus tahu sektor mana yang akan berhemat. Tapi sejauh ini belum ada kejelasan, masih dalam tahap perancangan,” katanya, Senin (17/2).
Malik juga menambahkan, belum ada pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD mengenai hal ini.
“Tidak ada. Tapi tadi (kemarin, Red) ada pertemuan dengan ketua fraksi. Kita jadwalkan sebulan dua kali untuk mendiskusikan perkembangan,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi ini akan mencakup semua aspek penganggaran, namun pihaknya belum melihat draf final yang akan dibahas.
“Kami melihat bahwa dalam perencanaan anggaran ini harus dilakukan dengan sangat berhemat. Namun, kami tetap menekankan untuk mengacu pada mandatory spending, seperti pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial,” tegasnya.
Terkait sektor infrastruktur, ia menyebutkan bahwa pendekatan padat karya bisa menjadi opsi perencanaan anggaran agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan pembahasan efisiensi anggaran akan dilakukan.
“Belum tahu kapan akan dibahas, karena sampai saat ini belum ada surat masuk. Kan mereka (pemkot) yang harus meminta pembahasan. Kemungkinan baru akan dibahas setelah pelantikan, karena saat ini pimpinan daerah masih dalam persiapan (untuk pelantikan),” tambahnya.
Namun, ia mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait hal ini.
Menurutnya, sesuai instruksi, pembahasan harus mempertimbangkan antara belanja dan pendapatan daerah.
“Ya, kita lihat dulu mana belanja, mana pendapatan. Setelah itu, baru bisa kita bahas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa secara prosedural, seluruh tahapan anggaran belanja (APBD) 2025, dari perencanaan hingga evaluasi oleh gubernur, sudah selesai.
Namun, ia menekankan bahwa ke depan, DPRD akan mendorong lebih banyak kegiatan berfokus pada pembangunan daerah.
“Penekanan kegiatan-kegiatan dalam daerah,” ucapnya.
Terpisah, Kabag Pemerintah I Made Putu Sudarsana mengatakan, pelantikan wali kota akan berlangsung pada Rabu, 20 Februari 2025.
Namun, rangkaian kegiatannya akan berlangsung hingga 28 Februari 2025.
Putu mengatakan, selama itu wali kota akan berada di Jakarta dan Magelang.
“Beliau akan melaksanakan rangkaian orientasi,” katanya.
Wali kota baru akan kembali pada 1 Maret 2025. “Paripurna pelantikan beliau, tentu setelah rangkaian kegiatan di Magelang,” pungkasnya. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida