LombokPost-Pemerintah pusat tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran.
Namun, hingga kini, kebijakan tersebut belum berdampak pada angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan mengatakan, pihaknya belum menerima laporan adanya PHK dari perusahaan-perusahaan di Mataram.
"Kan ini baru (jalan) kebijakannya," singkat Rudi.
Rudi juga belum bisa memastikan apakah akan ada potensi PHK karyawan akibat efisiensi anggaran tersebut.
”Belum bisa kita lihat dampaknya," sebutnya.
Saat ini, terdapat sekitar 150 perusahaan dan hotel di Mataram.
Angka PHK di kota ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2022, tercatat 4 kasus PHK, pada 2023 meningkat menjadi sekitar 7 kasus, dan pada 2024 melonjak menjadi 52 orang.
Beberapa alasan yang menyertai PHK di Kota Mataram antara lain perusahaan yang tutup, masa kontrak habis, pengunduran diri, dan pensiun.
Namun, pada 2025 ini, belum ada kasus PHK yang dilaporkan.
"Dilihat dari laporan karyawan yang belum ada," ujarnya.
Peningkatan angka PHK ini berdampak pada angka pengangguran di Kota Mataram.
Tahun ini, pengangguran meningkat sebesar 0,07 persen, dari 4,68 persen pada 2023 menjadi 4,75 persen pada 2024.
Rudi mengakui salah satu kendala yang dihadapi Pemkot saat ini adalah terbatasnya lowongan kerja.
Karena itu, pihaknya terus berupaya membuka lowongan baru dengan berkolaborasi dengan semua OPD.
Meski demikian, Rudi menjelaskan bahwa angka pengangguran di bawah 5 persen masih dianggap aman menurut BPS.
"Peningkatan tahun ini terjadi 0,07 persen. Yang awalnya pada 2023 4,68 persen naik menjadi 4,75 persen. Diakuinya memang angkatan kerja meningkat, tetapi yang tidak terserap sekitar sepuluh ribuan. Penjelasan dari BPS, jika angka pengangguran masih di bawah 5 persen masih dikatakan aman," jelasnya.
Pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap angka PHK di Kota Mataram. (chi/r7)
Editor : Kimda Farida