LombokPost-Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri menegaskan, empat Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Mataram merupakan bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pembayaran retribusi penghuni sudah cukup baik dan hasilnya digunakan kembali untuk pemeliharaan fasilitas tersebut.
“Kita tidak menargetkan keuntungan dari rusunawa ini, karena memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia menambahkan, selama penghuni membayar sesuai tarif yang ditetapkan, dana yang terkumpul dapat digunakan kembali untuk pemeliharaan. “Dana itu akan digunakan untuk pemeliharaan lagi,” paparnya.
Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, rusunawa termasuk salah satu objek retribusi dengan iuran bervariasi, tetapi tidak lebih dari Rp 200 ribu per bulan. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk berbagai perbaikan, seperti pengecatan ulang, perbaikan atap bocor, dan pemeliharaan fasilitas lainnya. “Tapi jika penghuni tidak membayar, ini yang menjadi masalah,” tekannya.
Perbaikan gedung, kata dia, sangat penting untuk menjaga kelayakan hunian dan mencegah kerusakan lebih cepat.
Sementara itu, Nazaruddin menyebut tingkat okupansi rusunawa di Kota Mataram cukup tinggi. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan beberapa unit kosong untuk warga berstatus rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan kondisi kesehatan tertentu.
“Walaupun rusunawa penuh, kami tetap menyisakan dua atau tiga ruangan untuk warga yang sedang sakit keras atau membutuhkan tempat sementara. Ini kebijakan dari Pak Wali Kota,” tegasnya.
Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga Kota Mataram yang memiliki KTP setempat. “Prioritas utama adalah warga Kota Mataram,” ujarnya.
Untuk memperluas fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemkot mengusulkan pembangunan rusunawa baru kepada pemerintah pusat. Dalam audiensi dengan kementerian, pemkot memastikan lahan yang disiapkan untuk pembangunan tersebut sudah bersih dan siap dibangun.
“Kita sudah menyampaikan bahwa lahan yang tersedia itu clean and clear, siap untuk dibangun,” ungkapnya.
Lahan yang disediakan berada di jalur nasional, sehingga diyakini memiliki tingkat okupansi tinggi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya agar pembangunan tambahan segera direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron juga mendorong pemkot lebih gencar melobi pemerintah pusat terkait pembangunan rusunawa. Fasilitas ini dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di pesisir pantai Ampenan.
“Rencananya ada tiga twin block tambahan,” kata dewan dari Dapil Ampenan tersebut.
Politisi PAN ini menyebut pemkot telah menyediakan lahan seluas 2,3 hektare untuk pembangunan di kawasan Bintaro. “Kami juga memantau kesiapan lahan, amdal, dan syarat lainnya yang sudah lengkap,” ucapnya.
Saat ini baru sekitar 40 KK yang terakomodasi di Rusunawa Bintaro dari total 100 KK yang terkena dampak eksekusi lahan. “Kita berharap ada solusi segera bagi warga yang belum bisa ditampung di rusunawa,” pungkasnya. (zad/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post