LombokPost-Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (HARUM) menargetkan penciptaan 1.000 wirausaha baru per tahun.
Dengan demikian, pada periode kedua kepemimpinan mereka, diharapkan dapat terbentuk 5.000 wirausaha baru.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah dikumpulkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota.
Dalam rapat tersebut, ditekankan pentingnya segera merealisasikan program ini.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM (Diskoperin UKM) Kota Mataram M Ramdhani menegaskan kesiapannya menjalankan program tersebut.
“Saya berencana mengusulkan pembentukan tim asesor untuk menilai 1.000 wirausaha baru per tahun,” katanya.
Tim asesor diperlukan untuk menilai apakah peserta program layak disebut wirausaha baru.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah menentukan kriteria yang jelas bagi mereka yang berhak menyandang status wirausaha baru.
“Siapa yang bisa menilai bahwa seseorang layak disebut wirausaha baru? Itu harus ada mekanisme yang jelas,” ujarnya.
Tim asesor dapat terdiri dari berbagai pihak, termasuk lembaga inkubator bisnis atau organisasi pendamping wirausaha yang berpengalaman.
Mereka akan menilai berdasarkan indikator seperti kepemilikan bisnis, merek dagang, inovasi produk, perkembangan omzet, serta pembukuan keuangan.
Dani menekankan, program ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi.
Namun, perlu pemahaman lebih lanjut mengenai targetnya, terutama dalam membedakan wirausaha dan UMKM.
“Kita masih mendiskusikan definisi dan kriteria wirausaha baru,” ujarnya.
Menurutnya, kata kunci dalam program ini adalah “wirausaha baru”, bukan sekadar wirausahawan. Fokusnya pada mereka yang baru memulai bisnis dan memiliki ketekunan untuk berkembang.
“Wirausaha itu mindset. Bukan sekadar coba-coba. Misalnya, hari ini jualan cilok, besok jualan sempol, lalu ganti lagi. Itu pedagang, bukan wirausahawan,” katanya.
Wirausaha harus mampu menciptakan merek sendiri, melakukan inovasi, dan memiliki visi bisnis yang berkembang.
Untuk dapat disebut wirausaha baru, pelaku usaha harus memiliki legalitas lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal bagi produk makanan, serta izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Selain itu, mereka akan mendapat pendampingan melalui berbagai pelatihan dari dinas terkait.
“Pendampingan ini penting agar mereka tidak sekadar coba-coba, tapi benar-benar bisa bertahan,” tekannya.
Penciptaan wirausaha tidak hanya melalui Diskoperin UKM. Program ini juga melibatkan Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja.
Setelah itu, para peserta akan dinilai oleh tim asesor sebelum dikategorikan sebagai wirausaha baru.
Ia mengakui, target 1.000 wirausaha baru per tahun cukup berat jika hanya mengandalkan anggaran dari Diskoperin UKM. Oleh karena itu, program ini dibahas di tingkat Pemerintah Kota Mataram agar dapat dikoordinasikan lintas sektor.
Baca Juga: PB MI Wacanakan NTB Tuan Rumah Pra-PON 2027
Menjawab Kritik DPRD
Menanggapi kekhawatiran DPRD agar target penciptaan 1.000 wirausaha tidak mengorbankan sektor formal yang menyerap banyak tenaga kerja, Haji Dani menegaskan, UMKM memiliki daya tahan lebih kuat dibanding bisnis besar yang bergantung pada investasi dan kondisi ekonomi global.
Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Grand Legi menjadi contoh nyata.
Program 1.000 wirausaha diharapkan dapat menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
“Kita harapkan mereka yang terkena PHK bisa bertahan dengan membangun usaha sendiri,” ujarnya.
Program wirausaha baru ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, termasuk bagi mereka yang terdampak PHK.
“Kalau sektor formal seperti hotel atau restoran mengalami kesulitan, itu sudah ada dinas terkait yang menangani. Tapi kalau seseorang kehilangan pekerjaan, dia harus bisa bertahan dengan membangun usaha sendiri,” paparnya.
Dani optimis program ini dapat berjalan dengan baik.
Nantinya, pemkot akan menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) terkait definisi wirausaha baru, tahapan pendampingan, serta mekanisme sertifikasi.
“Prosesnya harus jelas dan bertanggung jawab. Target 1.000 ini bukan sekadar angka, tapi harus ada kualitas di dalamnya,” tekannya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman saat memimpin rapat koordinasi menekankan pentingnya sinergi antar OPD dalam merealisasikan program prioritas pemkot.
Salah satu fokus utama adalah program 1.000 wirausaha baru per tahun sebagai langkah konkret menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
“Silaturahmi ini diharapkan memperkuat sinergi antar OPD dalam menjalankan program strategis guna mewujudkan Kota Mataram yang semakin HARUM,” ujar TGH Mujib. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida