LombokPost-Dinas Pendidikan Kota Mataram menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebagai gantinya, mulai tahun ajaran 2025/2026, menerapkan sistem domisili berbasis Kartu Keluarga (KK) dengan persyaratan minimal satu tahun berdomisili di wilayah sekolah tujuan.
“Sistem zonasi sudah tidak digunakan lagi. Sekarang yang dipakai adalah sistem domisili. Artinya, yang menjadi acuan utama adalah alamat dalam KK, dan itu harus sudah berlaku minimal satu tahun,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, Rabu (9/4/2025).
Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah praktik manipulasi alamat yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru. Yusuf mencontohkan, warga dari kabupaten lain yang ingin memasukkan anak ke sekolah di Kota Mataram tak bisa hanya bermodal numpang alamat.
“Kalau misalnya tinggal di Lombok Barat tapi mau sekolah di Mataram pakai KK saudara, itu tidak bisa. Kecuali satu keluarga betul-betul pindah dan tinggal bersama. Kalau tidak begitu, tidak bisa diakomodir,” jelasnya.
Selain mengganti sistem zonasi, dinas pendidikan juga memperketat pengisian daya tampung di setiap sekolah. Untuk jenjang SD, maksimal 28 siswa per rombongan belajar (rombel), sedangkan untuk SMP sebanyak 32 siswa per rombel.
Jumlah itu kini wajib dipenuhi. “Sekarang itu sudah tidak boleh. Harus diisi penuh sesuai daya tampung. Ini supaya tidak terjadi ketimpangan dan ada pemerataan,” katanya.
Yusuf menyebut, langkah ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta yang selama ini kurang diminati. “Dengan sistem domisili, tidak semua siswa bisa tertumpuk di sekolah favorit. Sekolah swasta yang sebelumnya sepi sekarang punya peluang terisi. Ini untuk menjaga keseimbangan,” ujarnya.
Data menunjukkan, saat ini terdapat 24 SMP negeri dan 24 SMP swasta di Kota Mataram. Untuk jenjang SD, ada 146 sekolah negeri dan puluhan sekolah swasta, termasuk yang berbasis agama Islam, Kristen, dan Hindu.
Namun Yusuf mengakui, masih ada tantangan berupa ketimpangan sebaran siswa dan akses yang tidak merata di beberapa wilayah. “Memang masih ada SD yang kekurangan murid karena aksesnya sulit. Itu jadi bagian dari evaluasi kami,” kata dia. (zad)
Editor : Rury Anjas Andita