LombokPost-Proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram terus berjalan dengan sejumlah penambahan fasilitas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning mengungkapkan, hasil review Inspektorat telah diterima dan berimplikasi pada penambahan item pekerjaan. Salah satunya, pembangunan jembatan penghubung antara kantor wali kota yang baru dengan perpustakaan kota.
“Yang awalnya rencananya kita tidak ada jembatan, sekarang ada,” kata Lale, Rabu (9/4).
Ia menjelaskan, review Inspektorat menghasilkan sejumlah perubahan dan penambahan dalam rencana pembangunan. Hal itu disebabkan adanya efisiensi harga satuan material baru serta penyesuaian analisa. Selisih anggaran dari efisiensi tersebut kemudian dialokasikan untuk menambah volume pekerjaan.
“Dari selisih tersebut itu dijadikan volume lagi. Sehingga menambah volume yang diajukan sebelumnya,” jelasnya.
Penambahan ini tidak memengaruhi total anggaran sebesar Rp 58 miliar. “Kita pergunakan sepenuhnya,” tegasnya.
Salah satu item tambahan yang cukup signifikan yakni pembangunan jembatan penghubung dengan bentang 4 meter dan lebar 6 meter, yang memungkinkan dua mobil berpapasan.
“Sehingga nanti nyambung. Kita tata landscape-nya dulu. Biar dari awal sudah nyambung antara kantor dan perpustakaan,” ujarnya.
Meski masuk dalam anggaran Rp 58 miliar, Lale belum merinci besaran biaya pembangunan jembatan. “Kita ambil dari beberapa efisiensi itu,” ungkapnya.
Selain jembatan, Dinas PUPR juga berencana membangun gerbang untuk perpustakaan daerah yang belum memiliki gerbang. Namun pembangunan ini tidak termasuk dalam anggaran utama.
“Iya nanti kita akan samakan gerbangnya. Di luar yang Rp 58 miliar itu. Sekarang jembatan saja dulu, yang penting ada penghubung,” jelasnya.
Dalam penataan kawasan, Lale menyebut bangunan kantor utama akan menghadap Jalan Gajah Mada. Sebagai konsekuensinya, toko elektronik dan toko buah yang berada di lokasi tersebut akan dibebaskan untuk dijadikan lahan parkir. Proses pembebasan saat ini tengah ditangani Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.
“Itu sebagai lahan parkir. Sedang proses,” tambahnya.
Ia menambahkan, dokumen lelang tender untuk pekerjaan fisik sudah diunggah ke sistem dan tinggal menunggu penjadwalan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Ini lelang tender untuk fisik yang belum. Kalau untuk pengawasan kan sudah,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan proses tender fisik dapat dimulai pekan ini. Anggaran tetap pada angka Rp 58 miliar. “HVS kami sudah seperti itu,” imbuhnya.
Terpisah, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada tim teknis, baik dari sisi regulasi maupun timeline. “Saya serahkan semuanya,” ucap Mohan.
Terkait jadwal, ia mengakui ada kemoloran dari rencana awal. Tender fisik yang seharusnya sudah dilaksanakan hingga kini belum dimulai. “Ya agak molor ya. Tapi tadi Bu Lale menyampaikan akan segera kok, dan tidak akan menghambat proses,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Pujo Nugroho