LombokPost-Kabar baik bagi warga Kota Mataram yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Sebanyak 384 unit RTLH di berbagai wilayah diusulkan untuk dipugar melalui bantuan pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M Nazarudin Fikri menjelaskan, ratusan RTLH yang diusulkan berasal dari berbagai sumber pendataan.
“Itu 384 kita usulkan untuk tahun ini,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram M Nazarudin Fikri.
Dari usulan Dinas Perkim sendiri, terdapat 21 unit RTLH yang diajukan. Selain itu, ada 22 unit yang diusulkan melalui aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Sementara jumlah terbesar berasal dari pendataan kementerian pusat, mencapai 384 unit.
Terkait anggaran, Nazarudin memaparkan alokasi dana yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram. Dari anggaran Dinas Perkim, telah dialokasikan Rp 1,5 miliar untuk program ini. Dari pokir dewan tersedia Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk anggaran dari kementerian pusat, Nazarudin mengaku belum mengetahui pasti.
“Untuk anggaran dari kementerian, ini masih dalam tahap pengusulan, jadi kami belum bisa menyampaikan angka pastinya,” imbuhnya.
Nazarudin menekankan, program pemugaran ini masih bersifat usulan. Ia berharap dapat diterima dan direalisasikan pemerintah pusat demi meningkatkan kualitas hunian masyarakat Kota Mataram. Pendataan RTLH yang menjadi dasar usulan, kata dia, telah berlangsung sejak tiga tahun lalu.
“Pendataan RTLH ini sudah kita lakukan bertahap sejak tiga tahun terakhir. Sampai saat ini, sudah ada 27 kelurahan di Kota Mataram yang datanya telah kami himpun. Sementara itu, 23 kelurahan lainnya akan menyusul dalam proses pendataan,” ungkapnya.
Terkait jumlah keseluruhan RTLH di Kota Mataram, Nazarudin mengakui pihaknya tidak memiliki data pasti. Menurutnya, jumlah RTLH cenderung dinamis dan berpotensi terus bertambah, terutama pascagempa 2018.
"Yang jelas, jumlah RTLH ini akan terus bertambah. Apalagi setelah gempa itu ya,” katanya.
Ia menjelaskan, pendataan RTLH tidak hanya fokus pada kondisi fisik rumah seperti atap, lantai, dan dinding, tetapi juga kekuatan struktur bangunan. Karena itu, program pemugaran akan lebih diarahkan pada renovasi menyeluruh.
“Konsekuensinya, setelah kita periksa struktur rumah, terutama pascagempa, kemungkinan besar jumlah RTLH yang terdata akan bertambah," terangnya.
Menurutnya, Dinas Perkim bertanggung jawab memastikan kelayakan hunian masyarakat. "Layak huni itu bukan hanya sekadar lantai dan dinding yang bersih, tetapi juga struktur bangunan yang kuat dan aman. Percuma kalau kita perbaiki atap dan dindingnya, tapi kalau strukturnya rapuh, akan sangat berbahaya jika terjadi gempa lagi," tegasnya.
Karena itu, aspek struktural menjadi perhatian utama dalam pendataan dan pengusulan program pemugaran RTLH. Diharapkan, usulan ini dapat segera terealisasi agar masyarakat Kota Mataram memiliki hunian yang lebih layak dan aman. (chi/r7)
Editor : Pujo Nugroho