LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memiliki pekerjaan rumah terkait penyediaan hunian murah dan berkualitas.
Pemkot mendukung penuh program pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah. Khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami sudah kirim dukungan ke pemerintah pusat terkait program ini," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri, Rabu (4/6).
Fikri berharap program tiga juta rumah tidak hanya menyasar kebutuhan rumah tapak, tetapi juga diimbangi dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Disampaikan, Rusunawa sangat dibutuhkan di Kota Mataram karena keterbatasan lahan di perkotaan.
Jika hanya mengandalkan pembangunan rumah tapak, maka akan terjadi krisis lahan dan kekumuhan kawasan.
"Jadi solusi keterbatasan rumah di kota harus dengan Rusunawa," ujarnya.
Saat ini, Kota Mataram mengalami backlog perumahan, yaitu ketidaksesuaian antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat.
Secara sederhana, backlog perumahan berarti jumlah rumah yang belum dapat dipenuhi kebutuhannya.
"Apalagi RTLH (rumah tidak layak huni) jumlahnya juga masih banyak," jelas Fikri.
Diketahui, saat ini Kota Mataram baru memiliki empat unit Rusunawa, yaitu Rusunawa Salagalas yang dibangun tahun 2008, Rusunawa Montong Are tahun 2015, Rusunawa Mandalika pada 2021, dan Rusunawa Bintaro yang diresmikan tahun 2022.
"Jumlah Rusunawa ini masih perlu ditambah untuk menjawab persoalan hunian," paparnya.
Fikri menyampaikan, berapa pun jumlah Rusunawa yang dibangun tidak akan cukup menampung warga karena banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Selama 2022 hingga tahun ini, sudah terdata 13.904 unit RTLH, terdiri dari 13.072 unit rusak ringan dan 832 unit rusak berat.
Jumlah itu tersebar di 27 kelurahan. Sementara rumah layak huni tercatat sebanyak 11.066 unit.
Pendataan di 23 kelurahan lainnya masih berlangsung dan akan diselesaikan tahun ini.
"Sebagai solusi makanya kita butuh Rusunawa lebih banyak," tandasnya.
Masih banyaknya RTLH menjadi perhatian serius wakil rakyat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat meminta Pemkot lebih kreatif menjawab keterbatasan hunian layak.
"Semua kemungkinan opsi harus dijajaki," kata Ismul.
Menurutnya, program tiga juta rumah adalah kesempatan besar.
Pemkot harus memastikan Mataram juga mendapatkan bagian dari program tersebut, bukan hanya dalam bentuk rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah lama yang masuk kategori RTLH.
"Anggaran kan dari APBN. Sebaiknya Pemkot melalui Disperkim lebih aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat," papar Ismul.
Editor : Siti Aeny Maryam