LombokPost — Pembangunan kantor wali kota yang baru ini sejatinya membuat bangga banyak pihak.
Setelah 32 tahun, era Mohan yang berhasil mewujudkan gedung baru bagi pusat pemerintahan ibu kota provinsi ini.
Sempat dicanangkan era Wali Kota Mataram Ahyar Abduh (almarhum). Mimpi sang wali kota karismatik itu, tak sia-sisa, kini diwujudkan Mohan Roliskana.
“Akhirnya, setelah lama diwacanakan, bisa terbangun juga,” kata Latief, seorang pejalan kaki sore yang ditemui Lombok Post.
Ia termasuk yang mengikuti wacana pembangunan kantor wali kota baru itu. Meski secara jujur, ia mengakui tak tahu bagaimana akhirnya saya ini sudah berdiri perkasa di barat jalan Gajah Mada, Jempong.
“Pernah dengar era pak Ahyar dulu mau bangun, mimpi beliau diteruskan pak Mohan, memang seharusnya visi pembangunan itu berkesinambungan,” ucapnya.
Terlepas apapun penyebab era Ahyar hanya sampai niat, namun Latief menilai dua pemimpin ibu kota itu memiliki andil masing-masing membangun kantor wali kota. “Kantor wali kota ini pernah coba dirintis jalannya era pak Ahyar, saya kira tidak boleh kita nafikan peran setiap kepala daerah dari awal sampai akhir,” ucapnya bijak.
Sebagai informasi rencana pembangunan kantor wali kota Mataram ini telah dihembuskan era Ahyar Abduh. Wali Kota yang ke-4 itu berperan dalam pembebasan lahan sekitar tahun 2017-2018.
Era Ahyar yang didampingi Mohan — saat itu wakil wali kota — sempat merilis gambar site plan. Meski kemudian, dalam desain terbaru dilakukan penyesuaian dengan tampilan kotak yang terkesan modern namun tetap mengandung kearifan lokal.
Di lapangan, nampak pembangunan menunjukkan progres signifikan. Hingga minggu ke-13, progres fisik sudah mencapai 34,66 persen.
“Angka ini melampaui rencana mingguan yang ditargetkan hanya 28,32 persen,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
Artinya, terdapat deviasi positif sebesar 6,34 persen. Lale, mengapresiasi kerja semua pihak.
“Ini bukti sinergi yang bagus antara dinas, konsultan, dan penyedia jasa, tentu kami optimis selesai tepat waktu,” imbuhnya.
Gedung ini dibangun sejak 7 Mei 2025. Ditargetkan rampung pada 31 Desember 2025.
Masa kerja total adalah 239 hari kalender. “Saat ini telah berjalan 91 hari, tersisa 148 hari kerja,” ujarnya.
Seperti diketahui, gedung tiga lantai ini akan diberi nama Bale Mentaram. Fungsinya sebagai pusat pemerintahan baru.
Lokasinya berada di kawasan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. Pantauan lapangan, pekerjaan terus berjalan setiap hari.
“Saat ini ada 91 tenaga kerja aktif,” terangnya.
Terdiri dari 4 pelaksana lapangan, 6 mandor, 79 pekerja. “Ditambah 2 petugas K3,” terangnya.
Pekerjaan minggu ini meliputi, bekisting tangga lantai 2; Pembesian dan pengecoran balok lantai 2 dan 3; Mapping instalasi listrik lantai 1.
Berikutnya, plesteran dan pasang bata toilet lantai 2. “Dan finishing kolom dan dinding lantai 1,” ucapnya.
Secara umum tampilan fisik kantor wali kota sudah mulai terliat secara utuh. “Nanti berikutnya pemasangan ACP baru terlihat tampilan utuhnya,” ucapnya.
Material besar diangkat dengan truck mounted crane yang disiagakan sejak awal. Pekerjaan ini diawasi oleh konsultan KSO: PT. Aretas Wicaksana Konsultan, PT. Saranabudi Prakarsasaripta, dan CV. Satira Konsultan.
Perencana teknis berasal dari CV. Moment Estetika Konsultan.Sementara kontraktor pelaksana adalah PT. Damai Indah Utama.
“Kami rutin, melakukan evaluasi mingguan,” paparnya.
Pembangunan Bale Mentaram bukan hanya soal fisik. Gedung ini juga diharapkan menjadi wajah baru birokrasi Mataram.
“Kita ingin pelayanan lebih representatif, gedung ini akan menjadi pusat pemerintahan yang ramah publik,” Kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Abd Rachman.
Ia melihat, sejauh ini pengerjaan sesuai dengan yang ditargetkan. Begitu juga desain kantor menggunakan konsep ruang terbuka, modern, dan mudah diakses jadi prioritas.
Desain Bale Mentaram dirancang mendukung kinerja seluruh OPD. “Dengan penataan ruang yang lebih efisien dan fasilitas yang lengkap,” ucap politisi Gerindra ini.
Ia mengungkapkan dirinya termasuk yang tak sabar melihat hasil akhir, setelah semua pekerjaan selesai. Termasuk kelayakan gedung ini juga dilengkapi area publik dan akses disabilitas.
“Jangan hanya tampilannya bagus, tapi juga fungsional,” tegasnya.
Setelah rampung, proyek ini masuk masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Setiap kerusakan atau kekurangan wajib diperbaiki oleh kontraktor.
Dinas PUPR diminta memastikan fungsi gedung maksimal saat operasional penuh dimulai. “Ya seperti yang disampaikan lainnya, kita ingin gedung ini jadi simbol baru Kota Mataram,” ucapnya.
Ia menegaskan pemerintah membangun kantor ini bukan hanya untuk wali kota dan jajarannya. Tapi juga warga yang ingin mendapat pelayanan lebih cepat dan nyaman.
“Intinya gedung harus dirancang untuk melayani,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Pujo Nugroho